"Civility war" di Indonesia bukan sekadar istilah sosiologis yang dilekatkan pada perbedaan pendapat di ruang publik, melainkan sebuah diagnosis klinis atas penyakit kronis yang telah menggerogoti sendi-sendi kebangsaan kita hingga ke sumsumnya. Ia adalah eufemisme yang terlalu halus untuk menyebutkan sebuah perang saudara yang tak berdarah tetapi jauh lebih mematikan, karena yang dibantai bukanlah nyawa fisik, melainkan kepercayaan, rasa hormat, dan ikatan primordial yang selama ini menjadi lem perekat masyarakat majemuk. Dan ironisnya, perang ini dipupuk, dipelihara, dan dieksploitasi oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga gawang persatuan, yaitu para elite politik yang haus kekuasaan dan tidak lagi memiliki malu untuk menjadikan identitas kesukuan, agama, dan kedaerahan sebagai ladang tembak dalam persaingan elektoral mereka.

Jangan pernah berpikir bahwa ini adalah benturan spontan antara dua kubu masyarakat sipil yang sama-sama kuat. Akar dari kekacauan ini tertanam jauh di dalam sistem yang cacat, di mana demokrasi kita telah direduksi menjadi sekadar prosedur lima tahunan untuk memindahkan kursi kekuasaan dari satu tangan oligarki ke tangan oligarki lainnya. Dalam kondisi ketimpangan ekonomi yang menganga seperti jurang, di mana biaya hidup terus melonjak sementara upah kelas pekerja nyaris tak bergeming, para penguasa justru memilih jalan paling biadab untuk mengalihkan perhatian publik: memecah belah rakyat berdasarkan sentimen identitas. Mereka menyuntikkan virus kebencian dengan dalih agama, mengeksploitasi kalimat-kalimat suci untuk menyerang lawan politik, dan menggunakan sara sebagai pisau dapur untuk mengiris solidaritas horizontal. Ahok bukanlah kasus pertama dan ia juga bukan yang terakhir; ia hanya sekadar korban dari model politik kanibalisme yang hari ini telah menjadi standar baku dalam setiap kontestasi, dari tingkat desa hingga istana negara.

Kemudian, masukkanlah internet sebagai katalisator paling efektif dalam siklus kebiadaban ini. Media sosial bukan lagi menjadi ruang publik dalam artian ideal Habermasian yang bersifat deliberatif dan rasional, melainkan telah berubah menjadi medan pertempuran terbuka yang dikendalikan oleh algoritma kecerdasan buatan yang dirancang untuk memaksimalkan kemarahan. Setiap kali kita membuka linimasa, kita disuguhi bukan opini yang mencerahkan, melainkan klip-klip pendek yang dipotong sedemikian rupa untuk mengusir empati, meme-meme provokatif yang menyudutkan lawan, dan unggahan-unggahan yang dikemas dalam bahasa agama namun berisi sumpah serapah yang paling hina terhadap kubu seberang. Dan yang paling mengerikan adalah, ruang gema ini menciptakan dua realitas paralel yang sama sekali tidak pernah bertemu. Kubu A hidup dalam realitas di mana kubu B adalah musuh bebuyutan yang harus dihabisi dengan cara apa pun, sementara kubu B hidup dalam kepanikan yang sama persis, memandang kubu A sebagai ancaman eksistensial. Tidak ada jembatan komunikasi, tidak ada rekonsiliasi, karena platform digital justru memotong jembatan itu demi keuntungan iklan yang mengalir deras dari setiap klik amarah.

Sayangnya, institusi negara yang seharusnya bertindak sebagai wasit yang adil dan mengayomi, dalam praktiknya malah ikut terjebak dan tercemar dalam rawa polarisasi ini. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi atau penegakan hukum oleh aparat keamanan selalu dibaca melalui kacamata kubu politik, maka kepercayaan publik pun runtuh seketika. Rakyat tidak lagi melihat negara sebagai simbol keadilan, melainkan sebagai perpanjangan tangan dari salah satu kubu yang sedang berkuasa. Ketika sentimen publik sudah sedemikian terbelah, setiap kebijakan pemerintah, tidak peduli seberapa strategis dan baiknya untuk pertumbuhan ekonomi, akan selalu disambut dengan kecurigaan dan penolakan total dari kubu oposisi. Demokrasi yang seharusnya berfungsi melalui mekanisme checks and balances yang sehat, kini telah berubah menjadi kebisingan nihilistik di mana setiap kebijakan direspon dengan penolakan tanpa tawaran alternatif yang konstruktif, dan setiap serangan balasan dibalas dengan serangan yang lebih brutal lagi. Yang menang dalam situasi ini hanyalah stigma kebencian yang terus ditabur dan dipupuk, sementara rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke kekuasaan hanya bisa menjadi penonton yang sekaligus korban dari pertunjukan kotor ini.

Dampak yang paling memilukan dari perang kesopanan ini bukanlah terletak pada keributan di parlemen atau adu mulut di media sosial, melainkan pada hancurnya relasi-relasi dasar di tingkat komunitas paling mikro. Di lingkungan rukun tetangga, di kantor-kantor, dan bahkan dalam lingkup keluarga, perbedaan pilihan politik telah menjadi alasan sah untuk memutus tali silaturahmi. Nilai gotong royong yang menjadi identitas kultural bangsa Indonesia perlahan-lahan menguap, digantikan oleh insting mempertahankan diri dari ancaman tetangga yang dianggap berbeda keyakinan politik. Hidup berdampingan tidak lagi menjadi keniscayaan, melainkan beban yang harus dipikul dengan penuh kecurigaan. Kita sedang menyaksikan proses barbarisasi masyarakat sipil yang berjalan perlahan namun pasti, di mana etika berbicara, kesantunan berargumen, dan kemampuan untuk bersetuju untuk tidak setuju, telah dianggap sebagai kelemahan, bukan sebagai keutamaan. Orang yang memilih untuk diam dan netral dianggap pengkhianat, sementara yang paling keras dan paling kasar justru dianggap sebagai pejuang kebenaran.

Meneropong lebih dalam ke dalam pusaran perang ini, kita akan melihat bahwa ia sesungguhnya adalah proyeksi dari krisis kepemimpinan yang parah. Para pemimpin bangsa, bukannya menjadi contoh teladan dalam menjaga persatuan, malah menjadi provokator utama. Mereka melontarkan kalimat-kalimat yang mengancam persatuan, membiarkan dan bahkan mendorong simpatisannya untuk menyerang lawan politik dengan fitnah, dan ketika kekerasan verbal mulai berubah menjadi kekerasan fisik, mereka justru bertindak sebagai korban atau pihak yang membela diri, tidak pernah sebagai penengah. Mereka memainkan permainan api ini dengan sadar, karena mereka tahu bahwa masyarakat yang terpolarisasi adalah masyarakat yang mudah dikendalikan dan sulit untuk bersatu menuntut keadilan sosial. Selama rakyat sibuk saling menyerang dan membenci sesamanya, maka selama itu pula tuntutan terhadap turunnya harga pangan, perbaikan layanan kesehatan, dan pemberantasan korupsi akan terpinggirkan. Perang kesopanan adalah anestesi sosial yang paling efektif, membuat rakyat mati rasa terhadap derita ekonomi yang sesungguhnya mereka alami setiap hari.

Jika kita jujur, saat ini kita sedang berada di tepi jurang yang sangat dalam. Bukan jurang fisik, tetapi jurang kesadaran kolektif. Yang kita hadapi bukan lagi ancaman disintegrasi politik yang spektakuler seperti gerakan separatis yang mengangkat senjata, melainkan disintegrasi perlahan yang terjadi setiap kali kita mengirim pesan kebencian, setiap kali kita menganggap lawan politik sebagai setan yang harus dilaknat, dan setiap kali kita memaafkan diri sendiri untuk berkata kasar atas nama pembelaan agama atau bangsa. Kesopanan yang seharusnya menjadi perisai terakhir peradaban kita telah gugur di medan pertempuran digital yang tak berujung. Dan ironi paling tragis dari semua ini adalah, kita tidak sedang berperang melawan musuh asing yang datang dari luar, kita sedang berperang melawan bayang-bayang diri kita sendiri, dengan senjata yang dipasok oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan sembari tersenyum puas menyaksikan kita saling membinasakan satu sama lain. Sampai kapan kita akan tetap menjadi budak dari kemarahan yang dikendalikan? Sampai kapan kita rela menjadi pion dalam permainan catur yang sudah pasti dimenangkan oleh mereka yang justru memecah belah? Tidak ada jalan keluar yang mudah, tetapi pintu untuk bangkit kembali tidak pernah tertutup sepenuhnya, asalkan kita berani menghentikan pertarungan ini, melepas topeng identitas yang dipaksakan, dan menatap lawan bicara bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sesama manusia yang sama-sama lelah menerima sialnya hidup di tengah bangsa yang sedang dilanda kegilaan sesaat ini.