Indonesia sebagai Laboratorium Kegagalan: Sebuah Kritik Terhadap Kekuasaan yang Berpura-Pura Beradab

Tidak ada lagi ruang untuk eufemisme. Tidak ada lagi ruang untuk kesopanan akademis yang hanya berfungsi sebagai peredam nalar. Yang kita saksikan di Indonesia saat ini bukanlah sekadar kegagalan kebijakan, bukan pula sekadar kesalahan manajemen fiskal, melainkan sebuah kegagalan episteme—kegagalan sistem dalam memaknai apa itu "pembangunan," apa itu "kesejahteraan," dan apa itu "keadilan." Di bawah rezim yang mengaku demokratis, negara ini telah berubah menjadi sebuah laboratorium eksperimen kekuasaan, di mana rakyat dijadikan objek uji coba atas kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki dasar ilmiah, tidak memiliki evaluasi dampak sosial, dan tidak memiliki mekanisme koreksi yang jujur. Dan hasil dari eksperimen itu adalah sebuah krisis kemanusiaan yang sudah bukan lagi hipotesis, melainkan realitas yang bisa diukur, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan secara empiris.

Mari kita bongkar konstruksi angka yang digunakan untuk membungkam kepedihan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 26,36 juta jiwa sebagai penduduk miskin pada Maret 2025, dengan garis kemiskinan Rp 550.000 per bulan. Secara metodologis, angka ini sudah tidak lagi valid karena menggunakan standar konsumsi yang tidak mencerminkan kenyataan biaya hidup aktual—di mana harga beras, minyak goreng, dan telur sudah melonjak hingga 40 persen dalam dua tahun terakhir. Jika kita menggunakan standar Bank Dunia yang lebih realistis—US$ 2,15 per hari—maka angka kemiskinan Indonesia melonjak ke kisaran 50 juta jiwa. Ini bukan sekadar perbedaan angka, ini adalah perbedaan antara pengakuan publik dan pengingkaran sistematis. Negara memilih untuk menggunakan angka yang lebih rendah agar tidak memicu gelombang protes, tetapi secara intelektual, tindakan ini adalah bentuk penipuan statistik yang terlembagakan.

Krisis ini juga memiliki dimensi struktural yang lebih dalam. Sektor pertanian, yang seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan nasional, justru sedang dihancurkan oleh kebijakan impor yang tidak terkendali. Pada tahun 2025, Indonesia mengimpor 6,5 juta ton beras—sebuah ironi pahit bagi negara yang mengklaim diri sebagai agraris. Dampaknya bukan hanya pada harga, tetapi pada ekosistem sosial petani: mereka kehilangan daya tawar, kehilangan akses terhadap subsidi, dan akhirnya kehilangan nyawa. Data dari LBH dan API mencatat 47 kasus bunuh diri petani pada tahun 2025—angka yang mungkin lebih tinggi jika tidak ada pembatasan laporan—dan angka ini adalah indikator paling jujur dari kegagalan kebijakan pangan. Petani tidak mati karena kemalasan; mereka mati karena sistem yang menciptakan ketidakpastian struktural yang tidak dapat mereka kendalikan.

Di sektor kesehatan, pemangkasan anggaran sebesar 32 persen pada APBN 2026 bukan sekadar angka administratif, tetapi sebuah keputusan politik yang secara matematis membunuh. Ketika angka kematian ibu mencapai 305 per 100.000 kelahiran, dan angka kematian balita 32 per 1.000 kelahiran, maka kita tidak sedang berbicara tentang "resiko kesehatan," tetapi tentang sistemik pengabaian terhadap kehidupan—terutama kehidupan mereka yang tidak memiliki akses ke pusat pelayanan medis, tidak memiliki dana untuk transportasi, dan tidak memiliki jaringan politik untuk meminta perhatian. Negara membangun IKN dengan anggaran triliunan, tetapi di daerah, puskesmas tutup karena kekurangan stok parasetamol. Itu bukan pilihan, itu adalah pengalihan prioritas yang terang-terangan.

Pendidikan adalah ruang lain di mana negara menunjukkan inkonsistensi moralnya. Ketika anggaran pendidikan dipotong 28 persen, sementara proyek-proyek infrastruktur di IKN terus mengalir, maka negara telah membuat pernyataan eksplisit bahwa gedung lebih berharga daripada otak. Konsekuensinya, anak-anak di daerah terpencil belajar di bawah pohon, tanpa buku, tanpa guru, dan tanpa listrik, sementara di IKN, aula-aula megah diresmikan untuk foto-foto media. Ini adalah reproduksi ketimpangan yang disengaja, bukan karena keterbatasan sumber daya, tetapi karena keputusan politik yang menempatkan prestise di atas kemanusiaan.

Masyarakat adat menjadi korban paling sunyi dari seluruh skema ini. Proyek food estate dan pembangunan IKN telah mengusir lebih dari 50.000 kepala keluarga dari tanah leluhur mereka, dengan dalih "pembangunan nasional" dan "ketahanan pangan." Dalam literatur sosiologi agraria, ini disebut sebagai akumulasi primitif—proses pengambilan tanah dari mereka yang menghuninya secara komunal, untuk diubah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh korporasi yang memiliki hubungan istimewa dengan kekuasaan. Tidak ada ganti rugi yang adil, tidak ada dialog yang substantif, dan tidak ada pemulihan ekosistem—yang ada adalah pengusiran, penangkapan, dan pengabaian yang sistematis.

Di sisi lain, kita menyaksikan pengerasan aparatus represif. Pasal 160 KUHP dan UU ITE yang diperluas telah menjadi instrumen hukum yang sebenarnya difungsikan untuk menutup ruang publik yang kritis, bukan untuk menjaga ketertiban. Aktivis, jurnalis, dan mahasiswa yang menyuarakan ketidakadilan tidak lagi diposisikan sebagai warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya, tetapi sebagai "pengganggu stabilitas," dan kemudian mereka dipenjara. Tidak ada pengadilan yang substansial, tidak ada due process yang dihormati—yang ada adalah kriminalisasi atas ekspresi politik yang tidak sejalan dengan narasi kekuasaan.

Dan di bagian paling fundamental dari keseluruhan bangunan kekuasaan ini, kita menemukan struktur utang yang tidak lagi rasional. Utang negara telah melampaui Rp 10.000 triliun, dengan pembayaran bunga tahunan mencapai Rp 405 triliun—lebih besar dari anggaran pendidikan dan kesehatan yang telah dipotong. Ini adalah situasi di mana negara tidak lagi memerintah untuk rakyat, tetapi memerintah untuk kreditor. Logika fiskal yang seharusnya melayani tujuan publik telah dibajak oleh logika akumulasi modal, dan rakyatlah yang membayar dengan pajak yang semakin tinggi, dengan layanan publik yang semakin menurun, dan dengan masa depan yang semakin tidak pasti. Para ekonom menyebutnya sebagai "fiscal dominance," tetapi dalam bahasa yang lebih jujur, ini adalah perbudakan fiskal—di mana negara tidak lagi memiliki kedaulatan atas kebijakannya sendiri, tetapi harus tunduk pada kepentingan penyandang dana yang tidak peduli dengan nasib warga.

Maka, yang kita hadapi bukanlah krisis yang bersifat teknis, tetapi krisis yang bersifat ontologis—krisis tentang bagaimana sebuah negara mendefinisikan dirinya sendiri. Apakah Indonesia adalah sekumpulan manusia yang saling merawat dan menopang, atau apakah Indonesia adalah sebuah korporasi raksasa yang dikelola oleh para eksekutif yang hanya peduli pada neraca keuangan mereka? Jika yang pertama, maka kebijakan-kebijakan ini adalah kegagalan yang wajib dikoreksi; jika yang kedua, maka yang kita lihat adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang diucapkan oleh mereka yang kini menjadi penguasa.

Tidak ada koreksi yang mungkin terjadi tanpa kesadaran kritis. Dan kesadaran kritis tidak bisa lahir dari iklan-iklan layanan masyarakat, tidak bisa lahir dari pidato-pidato presiden, dan tidak bisa lahir dari opini-opini yang diproduksi oleh media yang sudah menjadi corong kekuasaan. Kesadaran kritis lahir dari analisis yang jujur, dari data yang tidak dimanipulasi, dan dari keberanian untuk menyebut nama yang sebenarnya. Saya menulis ini bukan untuk menggalang sentimen, tetapi untuk mendokumentasikan bahwa pada masa ini, di negeri ini, telah terjadi sebuah krisis kemanusiaan yang tidak bisa lagi ditutupi oleh retorika pertumbuhan dan stabilitas. Semua orang yang membaca tulisan ini, dan yang memiliki akses terhadap data yang saya kutip, memiliki kewajiban moral untuk tidak lagi diam.

Karena diam dalam situasi seperti ini bukanlah sikap netral. Diam adalah persetujuan implisit terhadap ketidakadilan yang berlangsung setiap hari, terhadap kematian yang dibiarkan terjadi, terhadap pencurian yang dilegalkan, dan terhadap kebohongan yang diproduksi secara sistemik. Jika kita memilih diam, maka kita bukan lagi korban, tetapi komprador atas kejahatan negara. Dan komprador tidak akan pernah bisa menuntut keadilan karena mereka telah menjadi bagian dari sistem yang menghancurkan keadilan itu sendiri.

Ini bukan hasutan, ini adalah panggilan epistemologis—panggilan untuk mengenali realitas, untuk menolak eufemisme, dan untuk kembali pada fakta-fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun, kecuali oleh mereka yang telah mengorbankan nalar mereka demi kekuasaan. Tulisan ini adalah sebuah tindak kewarganegaraan, dan saya memilih untuk melakukannya bukan karena saya membenci negara, tetapi karena saya mencintai rakyat, dan karena saya percaya bahwa negara seharusnya menjadi tempat di mana keadilan bisa dijamin, bukan tempat di mana keadilan diperdagangkan.

Dan ketika keadilan diperdagangkan, maka satu-satunya yang tersisa adalah perlawanan—bukan perlawanan fisik, tetapi perlawanan epistemik, yaitu perlawanan untuk tetap berpikir jernih, tetap berbicara jujur, dan tetap menulis dengan kejujuran yang tidak bisa dibeli oleh siapa pun. Inilah yang saya lakukan. Inilah yang akan saya terus lakukan. Sampai kata-kata ini menjadi batu nisan bagi para perampok, atau menjadi fondasi bagi negeri yang baru.