Dokumentasi Aktivisme Punk

Pasar Gratis dan Mutual Aid di Sumatera Utara

Hiruk-pikuk Medan menyapa siapa pun yang melintas dengan caranya yang khas, sesak oleh asap kendaraan, riuh oleh teriakan pedagang, dan panas oleh sengatan matahari tropis yang tak kenal ampun. Namun di balik gemerlap pusat perbelanjaan dan deru kendaraan mewah yang melintasi jalan-jalan protokol, terdapat realitas pahit yang kerap tersembunyi dari pandangan. Ketimpangan ekonomi di negeri ini bukanlah isapan jempol belaka, melainkan fakta keras yang setiap hari menghantam hidup rakyat kecil. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026, namun angka-angka makro itu bagaikan fatamorgana di tengah gurun yang tandus. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai kualitas pertumbuhan tersebut masih menyisakan persoalan ketimpangan yang serius, di mana manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan atas. Rasio gini nasional pun naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Di perkotaan, ketimpangan bahkan lebih parah dengan rasio gini mencapai 0,387. Center of Economic and Law Studies atau CELIOS bahkan mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta rakyat, atau sekitar 20 persen populasi terbawah. Sementara harta oligarki naik sekitar Rp 13 miliar per hari, rata-rata kenaikan upah pekerja hanya sekitar Rp 2 ribu per hari. Kesenjangan sosial pun menganga lebar, lebih dari 50 persen penduduk miskin yang setara dengan 12,58 juta jiwa berasal dari desa. Jumlah kelas menengah terus menyusut, sementara kelompok aspiring middle class justru membesar hingga mencakup lebih dari separuh populasi. Di tengah pesta pora angka pertumbuhan, rakyat kecil semakin terpinggirkan, terhempas oleh gelombang inflasi yang tak terbendung, dan terlupakan oleh janji-janji kesejahteraan yang tak pernah sampai.

Berbicara tentang sandang dan pangan berarti menyentuh dua akar paling dasar dari eksistensi manusia. Sandang bukan sekadar penutup aurat, ia adalah perisai pertama terhadap cuaca dan sekaligus penanda martabat di hadapan sesama. Pangan bukan sekadar pengisi perut, ia adalah bahan bakar kehidupan, sumber tenaga untuk berpikir dan bekerja, serta dasar kesehatan bagi seluruh generasi. Namun di negeri yang katanya sedang bertumbuh ini, akses terhadap dua kebutuhan pokok itu semakin menjadi barang mahal yang harus diperebutkan. Harga beras melambung, minyak goreng terus merangkak naik, cabai dan bawang berfluktuasi bak saham di bursa efek, sementara upah minimum yang tak pernah cukup membuat dompet menipis sebelum pekan berakhir. Di sisi lain, pakaian yang layak pun menjadi beban pikiran tersendiri, ketika seragam sekolah anak mulai sobek atau baju kerja sudah lusuh, membeli yang baru bukanlah keputusan ringan, melainkan perhitungan pahit antara makan hari ini atau tampil layak besok. Ironi besar terjadi di depan mata kita, di pusat-pusat perbelanjaan pakaian-pakaian dengan label harga selangit berjejer rapi sementara industri fast fashion justru memproduksi limbah tekstil yang mencemari lingkungan, di pasar-pasar modern makanan berlimpah ruah namun berakhir di tempat sampah karena dianggap tak layak jual. Celakanya, di sisi lain jalan raya yang sama, ada manusia yang tidur dengan perut keroncongan dan tubuh menggigil karena tak punya jaket tebal. Kesenjangan antara kelimpahan dan kekurangan ini bukanlah kecelakaan, ia adalah produk dari sistem yang mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dibeli dengan uang, dan jika kau tak punya uang, maka kau tak layak mendapatkannya. Inilah krisis dalam diam yang merenggut martabat manusia setiap hari, tanpa pernah cukup terdengar oleh mereka yang duduk nyaman di kursi kekuasaan.

Di sinilah lanskap kepedulian manusia terhadap manusia perlu disorot dengan jernih. Ketika negara tampak begitu jauh dan birokrasi bantuan sosial tersendat di jalan berbelit-belit, ketika program-program strategis nasional justru dinikmati oleh pemilik modal besar, ketika bantuan sosial kerap kali menjadi komoditas politik yang diatur-atur demi kepentingan elektoral semata, maka ruang bagi solidaritas sesungguhnya menjadi semakin sempit. Masyarakat sipil yang beradab sibuk dengan urusan masing-masing, tenggelam dalam konsumerisme dan individualisme yang diajarkan oleh sistem kapitalisme itu sendiri. Kepedulian terhadap sesama seringkali hanya muncul dalam kemasan seremonial, diliput media, difoto untuk konsumsi publik, lalu sirna begitu saja. Krisis kepedulian ini bukan terjadi karena manusia tidak punya hati, tetapi karena struktur sosial yang kita bangun selama ini mengajarkan kita untuk menjauh dari penderitaan orang lain, menganggap kemiskinan sebagai kesalahan individu, dan meyakini bahwa amal hanyalah tugas moral yang cukup dilakukan setahun sekali di bulan Ramadan. Di tengah krisis moral dan kepedulian yang demikian parah, muncul pertanyaan yang menggugah, siapakah yang masih peduli? Di mana para pemimpin yang bersumpah demi rakyat? Di mana para dermawan kota yang sibuk menggelar acara amal untuk kepentingan publikasi? Siapa yang akan bergerak ketika semua orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri?

Pertanyaan itu membawa kita pada sejarah gerakan punk yang lahir setengah abad lalu sebagai gugatan terhadap kemapanan. Punk bukan sekadar aliran musik dengan distorsi gitar yang bising dan lirik yang keras, ia adalah gerakan sosial yang lahir dari anak-anak muda kelas pekerja di Inggris dan Amerika yang merasa dikhianati oleh sistem. Mereka yang tumbuh di tengah resesi ekonomi, pengangguran massal, dan harapan yang pupus menemukan dalam punk sebuah saluran untuk meluapkan kemarahan dan kekecewaan mereka. Namun di balik penampilan yang dianggap ugal-ugalan, rambut mohawk dicat warna-warni, jaket kulit bertambal penuh pin dan stempel anarkis, sepatu bot berat yang menghentak lantai, tersembunyi semangat perlawanan terhadap otoritas dan kepedulian terhadap mereka yang tertindas. Sifat alamiah punk adalah melawan kesewenang-wenangan, baik oleh negara maupun kepanjangan tangan kapitalisme. Gerakan ini mengusung pesan-pesan politik anarkisme yang menggugat kemapanan sebagai anak kandung konsumerisme, menolak hierarki, dan mengutamakan kesetaraan. Yang paling menarik adalah bagaimana gerakan punk sejak awal telah mengusung prinsip mutual aid atau tolong-menolong sebagai bentuk perlawanan terhadap logika kapitalisme dan profit motive. Jaringan anarkis punk secara historis telah melakukan mobilisasi massal melawan rasisme, dalam gerakan perdamaian, dan dalam aksi-aksi kemanusiaan akar rumput. Konsep Food Not Bombs yang lahir dari aktivis anti-nuklir di Amerika pada tahun 1980-an kemudian menyebar luas ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, dan diikatkan dengan gerakan punk lebih kuat daripada tempat lain di seluruh dunia. Inilah ironi yang paling menusuk, mereka yang selama ini dideskreditkan oleh masyarakat, dicap sebagai preman jalanan, pengganggu ketertiban, sampah masyarakat, buangan peradaban, justru memiliki tradisi kepedulian yang panjang dan konsisten dari masa ke masa. Sementara masyarakat normal yang mengklaim diri beradab justru seringkali tutup mata terhadap penderitaan di sekitarnya, para punk dengan segala keterbatasan mereka justru menjadi garda terdepan solidaritas kemanusiaan.

Ironi ini semakin terang benderang ketika kita menyaksikan gerakan komunitas punk di Sumatera Utara. Di bawah bayang-bayang flyover Jamin Ginting yang megah namun mencekam, di tepi Jalan Brigjen Katamso yang padat kendaraan, dan di sudut-sudut Taman Lili Suheri yang rindang, mereka berkumpul. Bukan untuk berdemo dengan pekikan kemarahan yang keras, melainkan untuk membentangkan terpal bekas dan menata dengan hati-hati tumpukan pakaian layak pakai, sayuran segar, beras dalam karung, telur, minyak goreng, bahkan pembalut dan selimut untuk mereka yang membutuhkan. Mereka menggelar apa yang mereka sebut Pasar Gratis, sebuah ruang publik alternatif di mana akses terhadap kebutuhan pokok disediakan secara cuma-cuma, tanpa transaksi uang, tanpa syarat, tanpa diskriminasi. Sebuah papan kardus bertuliskan "Gratis, Ambil Sesuai Kebutuhan" menjadi satu-satunya petunjuk. Mereka mengumumkannya dengan pengeras suara seadanya, memanggil siapa pun yang lewat, para pengojek yang pendapatannya merosot, pemulung yang rongsokannya tak laku, ibu-ibu rumah tangga yang menahan lapar demi anak-anaknya, bahkan gelandangan yang selama ini hanya bisa pasrah. Mereka datang berbondong-bondong, saling dorong, berebut, namun di balik hiruk-pikuk perebutan itu ada satu hal yang nyata, mereka sedang bertahan hidup. Dan para punk yang kerap dicap biang kerusuhan itu justru dengan sabar mengatur antrean, menenangkan warga, dan memastikan setiap orang mendapat bagiannya, tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang politik.

Metode yang mereka gunakan sederhana namun sarat dengan makna dan prinsip. Untuk pakaian, mereka membangun jaringan relawan yang tersebar di berbagai titik di Medan dan sekitarnya, mengajak teman, keluarga, bahkan tetangga yang mungkin tak sepaham dengan gaya hidup mereka, untuk membuka lemari dan menyisihkan pakaian yang sudah tak terpakai namun masih layak. Ajakannya sederhana, "Buka lemari kalian, lihat baju-baju yang sudah setahun tak kalian sentuh. Jika masih pantas dipakai, jangan biarkan ia berdebu, berikan pada kami, kami akan antarkan ke tangan yang membutuhkan." Mereka tak menerima sembarangan, ada proses sortir yang ketat. Pakaian yang robek atau terlalu kusam disisihkan untuk didaur ulang menjadi lap atau bahan kerajinan, sementara yang benar-benar layak dicuci bersih, disetrika seadanya, dan dilipat rapi berdasarkan ukuran serta jenis kelamin. Proses ini menghabiskan waktu berjam-jam, seringkali berlangsung di teras rumah salah satu anggota atau di basecamp komunitas yang sederhana. Bagi mereka, ini adalah bentuk penghormatan terhadap martabat penerima, bahwa mereka yang datang ke pasar gratis berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan pantas, bukan sekadar sisa yang tak berharga.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka tidak menunggu sumbangan dari pabrik, tidak pula bergantung pada belas kasihan pihak lain. Mereka menggerakkan sistem patungan kolektif yang menghimpun dana dari kantong-kantong pribadi masing-masing relawan, mulai dari recehan seribu rupiah hingga lembaran puluhan ribu yang dikumpulkan dengan penuh kepercayaan. Setiap rupiah dicatat, setiap pengeluaran dipertanggungjawabkan di hadapan kolektif, karena transparansi adalah nadi kepercayaan di antara mereka yang hidup di pinggiran. Dengan uang hasil patungan itulah mereka beramai-ramai mendatangi pasar tradisional, bukan untuk meminta-minta, melainkan untuk bertransaksi seperti pembeli pada umumnya, berdiri setara dengan para ibu rumah tangga dan pedagang lainnya. Mereka memilih sayur-mayur segar pilihan, bayam yang hijau ranum, kentang yang padat dan mulus, wortel yang keras berwarna oranye terang, sawi yang masih segar dengan daun merekah, serta cabai yang merah menyala, semuanya dibayar tunai dengan uang keringat kolektif yang mereka kumpulkan susah payah. Begitu pula dengan beras dalam karung, telur ayam kampung, minyak goreng kemasan sederhana, dan bahan pokok lainnya, semuanya dibeli dengan penuh perhitungan ala kadarnya agar dana yang serba terbatas itu bisa menjangkau sebanyak mungkin manfaat bagi warga yang datang. Bukan barang sisa, bukan pula rejeki nomplok dari limbah pasar, melainkan hasil keringat dan pengorbanan bersama yang mereka ubah menjadi hidangan hangat. Setelah semua terkumpul, karung-karung beras dan keranjang-keranjang sayuran segar itu diangkut secara gotong-royong, dipanggul di atas pundak-pundak kurus para pemuda punk, lalu dibawa ke lokasi pasar gratis. Di sana, sayuran-sayuran itu dicuci satu per satu dengan air bersih, dipotong dengan pisau seadanya di atas talenan kayu, dan akhirnya dimasak bersama dalam kuali-kuali besar di atas tungku darurat yang mengepulkan asap, menciptakan aroma gulai dan tumisan yang menggugah selera dan mengundang warga dari kejauhan.

Semangat Food Not Bombs yang mereka rencanakan dan jalankan pun lahir dari logika yang sama, makanan sehat dan bergizi adalah hak semua orang, dan untuk menghadirkannya, mereka tak perlu menunggu sumbangan besar atau memulung sisa-sisa kemewahan orang lain. Dengan dana patungan kolektif yang dikumpulkan dari kantong-kantong tipis para relawan, mereka membeli bahan-bahan segar langsung dari pangkalnya, lalu memasaknya dalam porsi besar untuk dibagikan secara cuma-cuma, menegaskan bahwa kepedulian sejati tidak memerlukan biaya besar atau izin dari atas, hanya kesungguhan untuk mengumpulkan apa yang ada dan membagikannya dengan tangan sendiri. Mereka menunjukkan bahwa melawan kelaparan tidak harus dengan cara-cara konvensional yang terperangkap dalam birokrasi, cukup dengan beras yang dibeli dari uang patungan, sayur yang dipilih sendiri di pasar, dan api yang dinyalakan dari kayu bakar atau kompor portable, mereka sudah menciptakan ruang makan bersama yang setara dan hangat. Di situlah letak kekuatan mereka, bukan pada jumlah dana yang melimpah, melainkan pada keberanian untuk tetap berbagi meski kantong sendiri tak pernah penuh, dan pada keyakinan bahwa setiap suapan nasi yang mereka masak adalah sebuah pernyataan politik, bahwa di tengah sistem yang serba mematok harga pada kemanusiaan, mereka masih percaya pada cuma-cuma, percaya pada kasih yang tak perlu dibayar.

Jovan Siahaan, pelaksana kegiatan, menegaskan bahwa kegiatan ini murni solidaritas punk untuk membantu sesama masyarakat yang membutuhkan, tanpa hubungan dengan partai politik atau kepentingan Pilkada. "Mari lupakan sejenak soal uang, lalu semua barang-barang layak pakai di rumah kita mari kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Maka spiritnya adalah spirit berbagi dan melupakan fungsi uang untuk sementara," ujarnya. Kegiatan ini diinisiasi oleh seorang wanita yang aktif di gerakan sosial bernama Gedeng, yang merasa perlu membantu meringankan beban masyarakat dengan kegiatan sederhana. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, ibu-ibu dan anak-anak berbondong-bondong memilih barang yang dibutuhkan. "Saya senang sekali bisa mendapatkan sayuran dan pakaian layak pakai di sini," ujar seorang warga yang hadir bersama anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ke depan, mereka berencana mengadakan Food Not Bombs, pembagian makanan vegetarian gratis sebagai bentuk kepedulian yang lebih berkelanjutan. "Pesan yang ingin disampaikan pada kegiatan ini ingin mengajak masyarakat untuk sama-sama bisa saling berbagi. Kalau bukan kita, siapa lagi," tegas Jovan dengan nada penuh keyakinan.

Aksi mereka tidak berhenti di dalam kota Medan. Solidaritas mereka meluas hingga ke daerah-daerah yang lebih terpencil dan terdampak bencana. Pada 30 Desember 2025, mereka menyalurkan bantuan ke Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, yang merupakan wilayah terdampak bencana alam. Mereka bergerak dengan logistik yang lengkap, sembako, pakaian, obat-obatan, selimut, hingga pakan hewan, menunjukkan kepedulian lintas-spesies yang jarang ditemui dalam kegiatan amal pada umumnya. Mereka berencana untuk terus bergerak hingga ke Sibolga dan Tapanuli Selatan, menjangkau saudara-saudara mereka yang paling terpinggirkan di pelosok Sumatera. Ini adalah bentuk perluasan aksi, menjawab panggilan krisis di luar basis mereka, dan membuktikan bahwa semangat mutual aid yang mereka usung tidak mengenal batas geografis. Di tengah kelambanan birokrasi dan lambatnya tanggap darurat dari pemerintah, mereka hadir sebagai respon cepat yang lahir dari nurani, bukan dari perintah atas nama jabatan.

Yang paling mencolok dari gerakan ini adalah penolakannya yang tegas terhadap kooptasi politik. Berulang kali ditekankan bahwa kegiatan ini tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik, politisi, atau kepentingan calon legislatif. Spanduk yang mereka bentangkan dengan tegas berbunyi "Negara Tidak Peduli Sama Kita, Kita Rakyat Bantu Rakyat", sebuah kalimat yang bukan sekadar slogan anak muda yang lebay, melainkan sebuah gugatan hukum dan moral yang telak kepada para pemimpin yang sibuk dengan janji kampanye namun lupa setelah duduk di kursi kekuasaan. Mereka secara terang-terangan menyindir para wakil rakyat yang lupa janji setelah duduk di kursi kekuasaan, menunjukkan bahwa mereka sadar betul akan celah antara retorika politik dan realitas sosial. Ini adalah pernyataan politik yang justru menegaskan kemandirian gerakan sipil di luar mesin kekuasaan formal, sebuah sikap yang membuat mereka semakin dicurigai oleh aparat namun sekaligus semakin dihormati oleh masyarakat akar rumput yang selama ini dilupakan.

Namun yang paling menusuk nurani bukanlah barang-barang usang yang dibagikan, melainkan pesan yang tersirat di balik setiap aksi mereka, bahwa dalam situasi darurat ekonomi global, solidaritas bukanlah kemewahan, melainkan keharusan. Mereka membuktikan bahwa kemanusiaan tidak selalu lahir dari institusi berlogo resmi, tetapi seringkali lahir dari deru kemarahan di jalanan dan tangan-tangan kotor yang terbiasa memukul drum dan memetik senar gitar yang kasar. Ini adalah cermin yang memantulkan betapa timpangnya kepedulian masyarakat kita. Masyarakat kelas atas mungkin sibuk dengan literasi digital dan investasi kripto, sementara akar rumput justru kembali ke budaya lama yang paling hakiki, gotong royong. Pasar Gratis bukanlah kegiatan seremonial dadakan, ini adalah aksi kolektif aktif yang berkelanjutan, sebuah gerakan yang mengakar dan terus bergerak seperti denyut nadi yang tak pernah berhenti berdetak.

Bayangkanlah pemandangan itu sekali lagi dengan mata hati. Di bawah terik matahari yang menyengat kulit atau kadang di bawah rintik hujan yang tak kenal ampun, mereka membentangkan terpal bekas, lalu dengan hati-hati menata tumpukan pakaian layak pakai yang telah dicuci dan disetrika seadanya, di samping sayuran segar hasil belanja kolektif yang masih meneteskan kesegaran, serta makanan olahan hangat yang baru saja selesai dimasak bersama, nasi goreng sederhana, gulai sayur berbumbu, atau tumis kangkung yang aromanya menyebar liar. Mereka memasak di dapur-dapur darurat, menciptakan hidangan sederhana yang aromanya mengundang warga sekitar. Proses pembagian bukan acara formal yang kaku, mereka membangun antrean santai, berbincang dengan warga yang datang, mendengar keluhan mereka, dan kadang berbagi cerita tentang kehidupan yang keras. Tidak ada formulir pendaftaran, tidak ada verifikasi data, tidak ada prasyarat apapun. "Cukup datang dan ambil, karena semua orang berhak makan dan berpakaian layak," begitu semangat yang mereka pegang. Bahkan saat kerumunan membludak hingga terjadi saling dorong, mereka tetap berusaha menjaga ketertiban dengan cara manusiawi, bukan dengan ancaman atau kekerasan, melainkan dengan mengingatkan satu sama lain bahwa mereka semua adalah saudara dalam kesulitan. Dalam momen itu, kelas sosial runtuh, egoisme kasta sirna, yang tersisa hanyalah kemanusiaan yang telanjang bulat.

Inilah potret utuh dari sebuah gerakan yang lahir dari pinggiran. Di tengah ketimpangan ekonomi yang menganga, di tengah krisis kepedulian masyarakat yang semakin parah, di tengah kegagalan sistem dalam menjangkau mereka yang paling membutuhkan, justru kelompok yang paling terstigma itulah yang bergerak paling cepat. Mereka mengajarkan bahwa kepedulian tak perlu biaya besar, yang diperlukan hanyalah kesediaan untuk melihat, mendengar, dan bertindak. Sementara para pemimpin sibuk dengan proyek mercusuar dan pertumbuhan angka di atas kertas, para punk di bawah flyover Jamin Ginting itu sibuk memastikan bahwa setidaknya ada beberapa keluarga yang hari ini bisa makan hangat dan besok pagi bisa mengenakan baju bersih saat berangkat mencari rezeki. Di sinilah terletak ironi yang paling menggugat, mereka yang selama ini dicaci dan dimarjinalkan, ternyata mengerti lebih dalam daripada siapa pun arti dari fra