**Mei 1998: Jeritan yang Dikira Revolusi, Ternyata Hanya Jeda Para Perampok**

Mari kita buka lembaran sejarah yang paling berdarah dan paling penuh dengan ilusi: Mei 1998, sebuah bulan di mana ribuan mahasiswa, buruh, dan rakyat biasa turun ke jalan dengan darah dan air mata, membakar gedung-gedung, merobohkan patung-patung, dan berteriak meminta Soeharto turun, dan dunia menyaksikan dengan napas tertahan, mengira bahwa Indonesia sedang melahirkan sebuah demokrasi yang baru, sebuah kebangkitan yang akan mengakhiri tiga dekade kediktatoran militer yang telah membunuh, menculik, dan memiskinkan jutaan jiwa. Tetapi dua puluh delapan tahun kemudian, kita harus mengakui dengan sangat pahit bahwa apa yang terjadi pada Mei 1998 bukanlah sebuah revolusi, melainkan hanya sebuah **jeda**, sebuah istirahat sejenak yang diambil oleh para perampok yang sama untuk berganti pakaian, mengganti seragam hijau dengan jas hitam, mengganti pidato berapi-api dengan senyuman manis, dan mengganti represi dengan korupsi yang lebih halus, lebih canggih, dan lebih tidak terbantahkan, karena mereka belajar dari kesalahan Soeharto: jangan pernah menunjukkan kekuasaan secara kasar, tetapi gunakanlah demokrasi sebagai topeng untuk menutupi penjarahan yang sama, dan jangan pernah biarkan rakyat benar-benar percaya bahwa mereka telah menang, karena jika rakyat percaya, mereka akan berhenti berteriak, dan ketika mereka berhenti berteriak, para perampok bisa bekerja dengan tenang, dan itulah yang terjadi setelah Mei 1998: rakyat dipulangkan ke rumah dengan janji-janji reformasi, sementara para perampok yang sama—para jenderal, para konglomerat, dan para politisi yang telah berkhianat—mulai membagi-bagi kekuasaan di balik pintu-pintu tertutup, dan mereka menamakan diri mereka sebagai "pejuang reformasi", sebuah ironi yang sangat kotor, karena pejuang reformasi yang sebenarnya telah dibunuh, ditangkap, atau dibuang, dan mereka yang selamat adalah mereka yang berani berbisik, tetapi bisikan itu tidak pernah cukup keras untuk mengganggu tidur para penguasa baru.

**Sumber data dan fakta sejarah**: Menurut laporan resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1999, peristiwa Mei 1998 mencatat setidaknya 1.188 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta, Solo, dan Medan, dengan lebih dari 100 perempuan menjadi korban kekerasan seksual, dan lebih dari 5.000 bangunan terbakar atau rusak, tetapi yang paling tragis adalah bahwa pelaku kekerasan tidak pernah diadili, karena mereka dilindungi oleh jaringan militer yang masih berkuasa, dan data dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden Habibie pada tahun 1998 menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya provokasi terorganisir dari aparat yang sengaja menyulut kekerasan untuk menciptakan kekacauan, sehingga rakyat menjadi sasaran amarah, tetapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan Soeharto, melainkan untuk menciptakan narasi bahwa reformasi diperlukan, sementara pada saat yang sama, mereka juga memastikan bahwa reformasi itu tidak akan menyentuh akar kekuasaan militer. Di antara korban jiwa, tercatat nama-nama seperti Elang Mulia Lesmana, mahasiswa Trisakti yang tertembak di dadanya pada 12 Mei 1998, dan foto-foto mereka yang berdarah menjadi ikon perlawanan, tetapi ironisnya, beberapa tahun kemudian, nama-nama itu digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan bahwa keluarga mereka tidak pernah menerima keadilan, dan para pembunuh tidak pernah dihukum, karena sistem peradilan masih dikuasai oleh orang-orang yang sama yang memerintahkan penembakan itu, dan ketika pada tahun 2000, sebuah pengadilan HAM ad hoc dibentuk, ia tidak pernah menghasilkan vonis yang signifikan, karena para saksi kunci mati secara misterius, dan dokumen-dokumen penting hilang dari kantor kejaksaan, sebuah pola yang sangat klasik dalam negara yang tidak pernah benar-benar membersihkan dirinya dari dosa-dosa masa lalu.

Dan mari kita bongkar satu mitos terbesar dari Mei 1998: bahwa rakyatlah yang menjatuhkan Soeharto. Kenyataannya, Soeharto jatuh bukan karena tekanan rakyat, tetapi karena tekanan dari **Washington Consensus** dan **IMF**, yang pada saat itu sedang mencari pengganti yang lebih patuh untuk melanjutkan program liberalisasi ekonomi yang telah dimulai pada tahun 1980-an, dan yang lebih penting, untuk memastikan bahwa utang luar negeri Indonesia sebesar US$ 80 miliar pada saat itu (data dari Bank Indonesia) bisa terus dibayar, meskipun rakyat harus menanggung beban yang semakin berat. Bukti dari skenario ini adalah bagaimana Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan hanya beberapa jam kemudian, Wakil Presiden B.J. Habibie—seorang insinyur yang sangat dekat dengan Soeharto—disumpah sebagai presiden, bukan oleh rakyat, tetapi oleh para jenderal dan elit yang telah bersepakat di balik layar, dan Habibie kemudian dengan cepat menandatangani perjanjian dengan IMF untuk mendapatkan dana talangan sebesar US$ 43 miliar, tetapi dana itu tidak pernah digunakan untuk membantu rakyat yang saat itu sedang kelaparan, melainkan digunakan untuk membayar bunga utang yang sudah jatuh tempo, dan untuk menyelamatkan bank-bank milik konglomerat yang sudah bangkrut, seperti Bank Bali dan Bank Danamon, yang kemudian diistilahkan sebagai **BLBI**, sebuah skandal yang hingga kini tidak pernah tuntas, karena para pengemplangnya adalah keluarga Cendana dan para jenderal yang masih memiliki kekuasaan politik, dan data dari BPKP tahun 2001 menunjukkan bahwa negara kehilangan lebih dari Rp 100 triliun dari skandal BLBI, tetapi tidak ada satu pun dari pelaku yang dipenjara, mereka hanya diminta untuk mengembalikan uang dengan cicilan yang sangat ringan, sementara rakyat yang miskin harus membayar pajak untuk menutup kerugian itu, dan itulah revolusi yang kita miliki: sebuah revolusi yang mengubah istana, tetapi tidak mengubah sistem, yang mengganti nama presiden, tetapi tidak mengganti kebijakan, dan yang membebaskan Soeharto, tetapi tidak membebaskan rakyat.

**Data dan analisis lanjutan**: Menurut laporan dari Transparency International pada tahun 2005, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan selama tujuh tahun pasca-reformasi, dan bahkan pada tahun 2008, skor Indonesia masih di bawah 30, menunjukkan bahwa korupsi sistemik tidak berkurang, tetapi justru lebih tersebar, karena para pejabat baru yang diangkat dari kalangan militer dan politisi Orde Baru telah belajar untuk menyembunyikan korupsi mereka di balik proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan APBD, sehingga lebih sulit untuk dilacak, dan pada tahun 2010, KPK baru menangani 200 kasus, tetapi sebagian besar adalah kasus-kasus kecil yang melibatkan kepala desa, sementara kasus-kasus besar yang melibatkan gubernur dan menteri justru sering kali dihentikan karena tidak cukup bukti, dan bukti itu tidak pernah cukup karena aparat penegak hukum masih didominasi oleh lulusan Akabri yang memiliki hubungan erat dengan jaringan militer lama, sehingga mereka tidak akan pernah menangkap jenderal, karena mereka sendiri adalah bagian dari jenderal yang sama. Dan data ini menjadi semakin jelas ketika pada tahun 2014, Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden, meskipun berasal dari kalangan sipil, tetapi ia harus merangkul militer untuk mempertahankan kekuasaannya, dan ia mengangkat beberapa jenderal menjadi menteri, seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Wiranto, yang keduanya adalah tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa 1998, dan mereka kembali memegang kendali atas keamanan dan politik, sehingga meskipun rakyat telah memilih presiden sipil, struktur kekuasaan yang sebenarnya masih berada di tangan para jenderal, dan mereka menggunakan jabatan sipil untuk melindungi kepentingan bisnis mereka yang telah dibangun sejak era Soeharto, seperti bisnis tambang, bisnis perkebunan, dan bisnis properti yang tersebar di seluruh Indonesia, dan data dari ICW tahun 2016 menunjukkan bahwa setidaknya 40 persen anggota DPR memiliki latar belakang militer atau keluarga militer, dan mereka adalah kelompok yang paling vokal dalam menolak RUU yang akan membatasi kekuasaan TNI di bidang sipil, sehingga dwifungsi ABRI yang secara resmi dihapuskan pada tahun 2004, sebenarnya masih hidup dengan subur di dalam parlemen dan kabinet, dan ketika rakyat bertanya "Mengapa reformasi tidak berhasil?", jawabannya adalah karena para perampok tidak pernah pergi, mereka hanya pindah ke ruang yang lebih aman, dan mereka menunggu sampai badai reda, dan ketika badai itu akhirnya mereda, mereka kembali ke istana dengan wajah yang lebih halus, tetapi dengan niat yang sama, yaitu mencuri, mencuri, dan mencuri, sementara rakyat yang telah berteriak pada Mei 1998, kini hanya bisa diam dan menonton, karena mereka telah lelah, karena mereka telah kehilangan harapan, dan karena mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, para perampok itu akan selalu memiliki senjata, uang, dan media, yang bisa digunakan untuk membungkam mereka dengan cara yang sangat efisien.

Dan saya harus menyebutkan bahwa salah satu warisan paling mematikan dari Mei 1998 adalah **utang yang melonjak drastis**. Pada tahun 1998, utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 80 miliar, dan akibat nilai rupiah yang jatuh dari Rp 2.500 menjadi Rp 15.000 per dolar AS, beban utang tersebut menjadi tiga kali lipat, dan rakyat harus membayar melalui kenaikan harga BBM yang mencapai 70 persen, kenaikan tarif listrik yang mencapai 30 persen, dan penghapusan subsidi pangan yang membuat beras menjadi langka, dan data dari FAO menunjukkan bahwa pada tahun 1998, angka kelaparan di Indonesia meningkat 40 persen, dan terjadi kerawanan pangan akut di daerah-daerah seperti NTT, Papua, dan Aceh, tetapi pemerintah lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk pembayaran bunga utang yang mencapai US$ 10 miliar pada tahun yang sama, daripada untuk mengimpor beras atau membangun sumur air bersih, sebuah pilihan yang sangat tidak manusiawi, tetapi para pengambil keputusan itu adalah para jenderal yang tidak pernah merasakan lapar, karena mereka memiliki simpanan uang di luar negeri yang cukup untuk membeli seluruh toko beras di Jakarta, sehingga mereka tidak peduli jika rakyat kelaparan, karena bagi mereka, kelaparan hanyalah sebuah data statistik yang harus dipindahkan ke kolom kematian, dan tidak lebih dari itu. Dan ketika pada tahun 1999, mahasiswa-mahasiswa yang masih tersisa mencoba untuk melanjutkan reformasi dengan menuntut pengadilan HAM dan penyitaan kekayaan Soeharto, mereka dihadang oleh pasukan TNI yang menggunakan senjata api, dan beberapa dari mereka ditembak, dan yang lainnya ditangkap dan dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil, karena pada saat itu, negara masih berada di bawah darurat sipil, dan darurat sipil adalah alasan yang paling ampuh untuk menindas siapa pun yang mencoba untuk mengganggu "stabilitas", dan stabilitas yang dimaksud adalah stabilitas yang memungkinkan para perampok untuk terus mencuri tanpa gangguan, dan inilah ironi yang paling pahit: bahwa para mahasiswa yang pada tahun 1998 berteriak "Reformasi, Reformasi, Reformasi!" pada akhirnya justru menjadi korban dari reformasi itu sendiri, karena reformasi yang mereka perjuangkan hanya menghasilkan sistem yang lebih licik, lebih korup, dan lebih sulit untuk diubah, dan pada saat mereka menyadari itu, mereka sudah terlalu tua, atau sudah terlalu takut, atau sudah terlalu mati, dan hanya segelintir yang masih bertahan dengan tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah yang tidak pernah sampai ke telinga orang banyak, karena media sudah dikuasai oleh para perampok yang sama.

Dan sekarang, pada tahun 2026, ketika kita melihat Prabowo yang duduk di kursi presiden, kita tidak bisa tidak mengingat bahwa ia adalah salah satu produk dari sistem yang sama, seorang jenderal yang pada tahun 1998 adalah komandan Kopassus yang dituduh terlibat dalam penculikan aktivis, dan meskipun ia secara resmi dipecat dan diasingkan, ia kembali dengan kekuatan penuh pada tahun 2014, dan ia menggunakan narasi yang sama yang digunakan oleh Soeharto: stabilitas, pembangunan, dan nasionalisme, dan ia membangun kembali jaringan militer yang sama dengan melakukan aliansi dengan para jenderal yang juga terlibat dalam peristiwa 1998, dan ia mengganti nama mereka menjadi "tim sukses", tetapi fungsi mereka tetap sama: memastikan bahwa uang negara mengalir ke kantong mereka, dan memastikan bahwa rakyat tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan protes, karena mereka telah diintimidasi, karena mereka telah dibuang, dan karena mereka telah dibuat percaya bahwa tidak ada yang bisa diubah, dan bahwa demokrasi adalah ilusi, dan bahwa satu-satunya yang nyata adalah utang yang terus bertambah, dan eksploitasi yang terus berlanjut, dan kesengsaraan yang terus berlipat, dan ketika kita bertanya pada diri sendiri, "Apakah Mei 1998 benar-benar revolusi?", jawabannya adalah tidak, karena revolusi adalah ketika rakyat mengambil alih kekuasaan, dan mereka tidak pernah mengambil alih, mereka hanya memberi jalan bagi para perampok yang lebih cerdas, yang telah belajar bagaimana menggunakan bahasa reformasi untuk menutupi kejahatan mereka, dan mereka menggunakan bahasa itu dengan sangat baik, sehingga rakyat yang masih percaya pada reformasi, terus berharap bahwa suatu hari nanti perubahan akan datang, tetapi perubahan itu tidak akan pernah datang, karena perubahan hanya akan datang jika kita menghentikan para perampok itu, dan untuk menghentikan mereka, kita harus mengakui bahwa Mei 1998 adalah sebuah kegagalan, sebuah kegagalan yang sangat menyakitkan, tetapi sebuah kegagalan yang harus kita akui, karena hanya dengan mengakui kegagalan, kita bisa mulai membangun sesuatu yang baru, tetapi untuk saat ini, kita masih terjebak dalam ilusi bahwa kita sudah merdeka, padahal kita hanya berganti majikan, dan majikan baru itu tidak lebih baik dari yang lama, mereka hanya lebih pandai berbicara, dan lebih pandai mencuri dengan gaya yang lebih halus, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang dirampok, sampai tiba saatnya kita melihat ke dalam dompet kita, dan kita menemukan bahwa dompet itu kosong, dan kita bertanya, "Di mana uangnya?", dan jawabannya adalah: uang itu ada di bank-bank di Singapura, di Swiss, dan di Panama, dan uang itu tidak akan pernah kembali, karena para perampok itu tidak pernah berniat untuk mengembalikannya, karena bagi mereka, Mei 1998 hanyalah sebuah jeda, jeda yang mereka gunakan untuk menarik napas dan merencanakan langkah selanjutnya, dan langkah selanjutnya itu adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih miskin, lebih terbelah, dan lebih tak berdaya, sehingga mereka bisa terus mencuri dengan tenang, tanpa takut dihukum, karena hukum itu sendiri mereka yang buat, dan kita, rakyat, hanya menjadi penonton yang tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menulis, dan menulis, dan terus menulis, sementara para perampok itu tertawa, karena mereka tahu bahwa tulisan-tulisan ini tidak akan pernah sampai ke mereka, dan jika sampai, mereka hanya akan membacanya sambil tersenyum, karena mereka sudah terbiasa dengan kritik, mereka sudah terbiasa dengan celaan, dan mereka sudah terbiasa dengan kebencian, tetapi kebencian itu tidak pernah cukup untuk menggulingkan mereka, karena mereka memiliki segalanya, dan kita memiliki apa? Kita hanya memiliki kata-kata, dan kata-kata adalah senjata yang paling lemah di dunia yang dikuasai oleh uang dan senjata. Jadi, mari kita simpan kata-kata ini, dan kita berharap bahwa suatu hari nanti, kata-kata ini akan menjadi saksi, dan saksi akan menjadi pengadilan, dan pengadilan akan menjadi akhir, dan akhir itu akan menjadi keadilan, tetapi sampai saat itu tiba, kita akan terus menunggu, dan menunggu, dan menunggu, sementara Mei 1998 akan tetap menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud, sebuah jeritan yang membahana di seluruh negeri, tetapi hanya bergema di antara kita, dan tidak pernah sampai ke telinga mereka, karena telinga mereka sudah ditutup oleh uang, dan hati mereka sudah beku oleh kekuasaan, dan mereka tidak akan pernah mendengar, sampai tiba saatnya mereka sendiri yang harus berteriak, tetapi saat itu tidak akan pernah datang, karena mereka selalu berada di atas, dan kita selalu berada di bawah, dan itulah takdir dari negeri ini, takdir yang tidak pernah bisa diubah oleh reformasi, yang hanya bisa diubah oleh sebuah revolusi yang sejati, tetapi revolusi yang sejati membutuhkan darah, dan kita sudah terlalu banyak menumpahkan darah, dan kita sudah terlalu lelah untuk menumpahkan lebih banyak lagi, sehingga kita hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, para perampok itu akan memiliki hati nurani, tetapi hati nurani adalah barang yang tidak pernah mereka miliki, dan tidak akan pernah mereka miliki, karena hati nurani adalah milik manusia, sedangkan mereka telah berubah menjadi monster, dan monster tidak peduli pada apa pun kecuali kekuasaan dan uang, dan itulah yang kita hadapi, dan itulah yang akan terus kita hadapi, sampai akhirnya kita mati, dan kita mati dengan keyakinan bahwa kita telah mencoba, tetapi kita tidak pernah cukup kuat, karena mereka telah mengambil segalanya dari kita, termasuk harapan.