Membicarakan oligarki pemerintahan di Indonesia bukanlah sekadar membongkar sebuah konspirasi, melainkan membuka selubung busuk yang telah begitu lama menutupi wajah asli republik ini, sebuah realitas yang sudah menjadi nafas sehari-hari namun dibiarkan menjadi rahasia umum yang tak pernah benar-benar diungkap tuntas. Oligarki bukanlah tamu asing yang menyusup dari luar, ia adalah anak kandung dari sistem politik yang kita bangun pasca-Reformasi, sebuah mutasi genetik dari feodalisme Orde Baru yang hanya berganti kulit namun tetap menyimpan sumsum tulang yang sama, di mana kekuasaan tertinggi tidak lagi dipegang oleh satu diktator tunggal melainkan dibagi dalam sebuah kartel rapi yang terdiri dari para penguasa modal, para ketua partai politik, dan para birokrat yang sudah tunduk pada logika untung-rugi korporasi. Siapa pun yang memenangkan pemilu, siapa pun yang menjadi menteri di kabinet, pada akhirnya setiap kursi dan setiap jabatan publik itu hanyalah sewaan belaka yang harus dibayar dengan loyalitas penuh kepada para pemodal besar yang telah menginvestasikan uangnya untuk membiayai kemenangan politik tersebut, sehingga jadilah negara ini sebuah perusahaan raksasa yang notabene dimiliki oleh segelintir keluarga konglomerat, sementara masyarakat banyak tinggal menjadi buruh tani dan buruh pabrik yang hanya diizinkan untuk sekadar hidup, bukan untuk menentukan arah. Jangan pernah terkecoh dengan hiruk-pikuk debat antarkandidat di televisi, karena semua itu hanyalah sandiwara belaka, pertunjukan boneka yang tali-talinya ditarik oleh tangan-tangan tak terlihat di balik layar, yang pada dasarnya sepakat pada satu hal fundamental: bahwa sumber daya alam, proyek-proyek infrastruktur raksasa, dan perizinan usaha harus tetap mengalir ke kantong-kantong mereka, tidak peduli siapa yang duduk di kursi kepresidenan. Yang membuat situasi ini semakin parah dan tak tertahankan adalah bahwa oligarki ini telah menyempurnakan diri menjadi sebuah sistem yang tertutup dan berputar secara inklusif ke dalam, karena pintu masuk ke dalamnya pun sudah dipagari dengan aturan-aturan konstitusional yang sengaja diputarbalikkan, seperti yang kita saksikan dalam perubahan ambang batas usia calon pejabat, yang hanya dalam sekejap mata bisa diubah oleh lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi, hanya agar seorang anak dari keluarga tertentu bisa melenggang masuk ke pucuk pimpinan, menandaskan bahwa dinasti politik bukan lagi sekadar wacana yang menggantung, melainkan telah menjadi norma yang disahkan oleh negara itu sendiri. Maka, kalau kita bertanya mengapa rakyat kecil selalu merasa diperas, mengapa harga sembako tak kunjung membaik, dan mengapa kemiskinan struktural tetap kukuh menjadi tetangga setia kita, jawabannya tak pernah jauh dari mekanisme oligarki ini, di mana kebijakan ekonomi yang berlabel populis kerap kali hanya kamuflase, sementara di belakangnya ada paket kebijakan deregulasi yang melonggarkan pengawasan atas tambang, hutan, dan bahan pangan, yang secara sistematis memberikan hak monopoli kepada grup-grup bisnis yang sama, menjadikan negara bukan lagi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai kendaraan bagi pemodal untuk mengakumulasi kekayaan tanpa hambatan yang berarti. Namun, ironi paling pedas dan paling menghancurkan dari seluruh skenario busuk ini adalah bagaimana oligarki yang sama justru menjadi dalang di balik "civility war" yang sebelumnya kita bahas, karena mereka paham betul bahwa rakyat yang terpecah belah secara politik dan identitas adalah rakyat yang tidak akan pernah bisa bersatu untuk menuntut hak-hak ekonominya; selama kita sibuk memperdebatkan siapa yang lebih benar di antara dua kubu politik, selama kita sibuk saling mengafirkan dan membenci karena perbedaan pilihan presiden, para oligark justru duduk tenang di gedung-gedung megahnya, menyaksikan rakyat jelata saling bunuh dalam perang wacana yang mereka sendiri ciptakan dan kendalikan melalui kepemilikan media massa yang nyaris tak terbagi, yang setiap harinya menyajikan berita-berita tendensius yang dirancang untuk menajamkan polarisasi, bukan untuk mencerahkan publik. Ini adalah kunci utama dari kejahatan terstruktur dalam sistem demokrasi kita yang sudah menjadi zombie, di mana partisipasi politik rakyat hanya diarahkan ke bilik suara lima tahun sekali, dan setelah itu mereka boleh pulang dan menonton drama perebutan kursi di parlemen sambil memakan kerupuk yang harganya terus naik, tanpa sadar bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membeli kerupuk itu juga mengalir ke rekening para penguasa modal yang tak pernah keluar dari lingkar kekuasaan, karena mereka telah menanamkan agen-agennya di setiap kementerian, di setiap badan usaha milik negara, dan di setiap lembaga pengawas yang seharusnya mengontrol mereka. Lihatlah bagaimana korupsi di Indonesia tidak lagi berupa penggelapan uang kecil-kecilan yang bisa dipidana, melainkan telah bertransformasi menjadi korupsi sistemik yang bahkan dianggap sah secara legal, karena peraturan perundang-undangan justru dibuat dengan celah-celah yang memungkinkan adanya monopoli dan rente ekonomi yang sah atas nama efisiensi investasi, sehingga ketika seorang menteri memberikan izin tambang kepada perusahaan grupnya sendiri, itu disebut sebagai kebijakan hilirisasi, dan ketika sebuah BUMN diberikan proyek besar tanpa lelang yang kompetitif, itu disebut sebagai percepatan pembangunan nasional. Bahasa politik telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kata-kata mulia seperti "keadilan sosial", "kesejahteraan", dan "demokrasi" kehilangan makna aslinya, berubah menjadi mantra-mantra kosong yang diucapkan di atas podium untuk membius massa, sementara praktik nyatanya adalah pemiskinan yang sistematis terhadap mayoritas bangsa dan pengayaan yang spektakuler terhadap segelintir elite yang bersekutu. Di titik ini, kita semua sebenarnya sudah tahu siapa musuh sebenarnya, kita semua sudah merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita seolah-olah terjebak dalam sebuah pactum silentium, sebuah kesepakatan diam-diam untuk tidak membongkar nama-nama yang seharusnya disebut, karena takut akan ancaman, karena takut akan stigma, atau karena sudah terbiasa dengan kepasrahan yang dibingkai sebagai budaya timur yang sopan. Padahal, kesopanan seperti ini adalah kesopanan yang paling munafik, karena di balik kesopanan itu, kita membiarkan anak-anak kita tumbuh di antara tumpukan sampah, membiarkan petani kita kehilangan lahan, dan membiarkan tenaga kerja kita diupah senilai uang saku harian, sementara para penguasa oligarki menghitung dividen mereka dalam hitungan triliunan, duduk di atas takhta yang mereka bangun dari tulang-tulang kemiskinan rakyatnya sendiri. Maka tak ada pilihan lain selain membangun kesadaran kritis yang tidak bisa lagi dibungkam oleh narasi-narasi populis, karena jika kita terus bertahan di dalam lingkaran setan ini, Indonesia hanya akan menjadi sebuah bangsa dengan demokrasi yang sempurna di atas kertas namun kekosongan substansi di jantungnya, sebuah negara yang merdeka secara simbolis namun dijajah secara ekonomi oleh kartel pemerintahannya sendiri, yang tidak lain adalah para penguasa yang konon bersumpah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tetapi nyatanya justru sedang menumpahkan darah itu setetes demi setetes, bukan untuk kemerdekaan, melainkan untuk kelangsungan proyek kekuasaan mereka yang tak akan pernah selesai sampai saat kita, sebagai rakyat, berani untuk tidak lagi menunduk, berani untuk tidak lagi bertengkar sesama sendiri, dan berani untuk mengarahkan pandangan tajam kita ke atas, kepada mereka yang selama ini diam-diam, dengan senyum penuh kemenangan, sedang merayakan kemenangan atas kebodohan kolektif kita sendiri. Tidak ada jalan lain, selain menghancurkan mentalitas budak yang melekat dalam diri kita, karena selagi kita menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang harus didekati dengan rasa takut dan sujud, oligarki akan terus hidup, dan perang kesopanan yang menjadi pengalih perhatiannya akan terus berlanjut, sampai akhirnya bangsa ini benar-benar hancur bukan oleh perang fisik, melainkan oleh ketidakmampuan kita untuk mengenali, menamai, dan menggulingkan tuan-tuan kita yang berpakaian rapi namun berdarah dingin itu.1\