Pendidikan di Indonesia, jika kita telanjangi seluruh jubah suci yang selama ini disematkan oleh negara dan para penggiatnya, adalah sebuah bisnis yang paling halal, paling terang-terangan, dan paling biadab dalam sejarah republik ini, sebuah pasar raksasa di mana ilmu pengetahuan telah diganti dengan satuan kredit semester, guru telah direduksi menjadi tenaga pemasaran, dan siswa tidak lagi dipandang sebagai subjek yang haus akan kebenaran, melainkan sebagai konsumen yang harus dihisap dompetnya sejak mereka masih belum bisa membaca kalimat "Selamat Datang di Sekolah Dasar", karena ongkos masuk, seragam batik, seragam olahraga, seragam pramuka, buku paket yang terus berganti edisi setiap tahun dengan dalih kurikulum baru, uang komite, uang pembangunan, uang laboratorium, dan deretan panjang pungutan yang disahkan dengan cap basah yayasan, semuanya adalah bukti tak terbantahkan bahwa sekolah bukanlah rumah bagi nalar, tetapi lapak dagangan yang pintunya terbuka hanya bagi mereka yang mampu membayar retribusi masuknya, dan ketika kita bicara sekolah negeri yang konon digratiskan, kita semua tahu bahwa "gratis" itu hanya sebuah kata yang digantung di gapura, sementara kenyataannya orang tua masih harus mengeluarkan uang untuk buku LKS yang dianjurkan guru, untuk les tambahan yang diwajibkan demi mengejar standar nilai, untuk study tour yang telah menjadi tradisi komersial yang tak terbendung, dan untuk sumbangan-sumbangan yang diberikan dengan tekanan psikologis yang halus namun meremukkan, karena jika tidak membayar, anaknya akan duduk di bangku paling belakang atau diabaikan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang seharusnya menjadi hak semua murid, sebuah mekanisme pemerasan yang sudah dilembagakan dan dianggap wajar karena semua orang telah menerimanya sebagai takdir, padahal takdir itu adalah konstruksi yang sengaja dibentuk oleh para pengelola yayasan pendidikan yang tidak lagi berorientasi pada output manusia yang kritis, melainkan pada laporan keuangan tahunan yang harus menunjukkan surplus demi menutupi operasional puluhan unit sekolah yang mereka kelola layaknya jaringan waralaba, lengkap dengan standar harga, standar fasilitas, dan standar promosi yang dikemas dalam brosur-brosur berkilau yang menampilkan foto-foto siswa berseragam rapi tersenyum di laboratorium canggih, tetapi tidak pernah menuliskan bahwa laboratorium itu hanya dipakai tiga kali dalam setahun karena biaya perawatannya sangat mahal dan pihak yayasan lebih memilih menginvestasikan dana untuk membangun gedung baru yang megah demi menarik lebih banyak pendaftar tahun depan, karena esensi dari bisnis ini bukanlah pada kualitas pengajaran yang abstrak dan sulit diukur, melainkan pada volume murid yang bisa ditampung dan biaya yang bisa ditarik dari setiap kepala, sehingga jadilah ruang kelas yang penuh sesak dengan empat puluh sampai lima puluh siswa sebagai strategi efisiensi, guru yang dilelahkan dengan beban mengajar dua puluh jam per minggu tetapi digaji di bawah standar karena mereka dianggap sebagai komponen biaya variabel yang bisa ditekan, dan kurikulum yang dipadatkan menjadi tumpukan slide presentasi yang harus dihapal, karena metode pengajaran yang interaktif dan berbasis riset membutuhkan waktu dan dana yang tidak akan pernah disediakan oleh pemilik modal yang sedang sibuk menghitung keuntungan dari setiap lulusan yang akan mereka lepaskan ke pasar kerja, dan di sini kita tiba pada titik paling mencekik dari seluruh konsep pendidikan sebagai bisnis ini, yaitu bahwa lulusan-lulusan itu sendiri adalah produk akhir yang harus dijual kepada perusahaan-perusahaan besar, dan agar produk itu laku, mereka harus memiliki "sertifikasi" yang diakui pasar, sehingga perguruan tinggi swasta kita pun berlomba-lomba membuka program studi yang sedang ngetren seperti ilmu komunikasi, manajemen, atau psikologi, tanpa memiliki dosen yang kompeten atau fasilitas yang memadai, semata-mata karena prodi-prodi tersebut memiliki biaya kuliah yang tinggi dan peminat yang banyak, sedangkan prodi-prodi teknik yang mahal dan membutuhkan investasi besar justru dipangkas atau dibiarkan terserak, sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan adalah lulusan dengan gelar yang mengkilap tetapi otak yang kosong, karena mereka hanya dijejali teori-teori usang yang diambil dari buku terjemahan tahun 1990-an, dan saat mereka akhirnya diwawancarai oleh perekrut kerja, mereka ditemukan tidak bisa menulis proposal sederhana atau berargumentasi secara logis, yang berarti mereka tidak layak jual, tetapi mereka tetap harus membayar biaya kuliah yang telah melonjak dua puluh persen setiap semester dengan alasan penyesuaian inflasi, sebuah ironi yang membuat pendidikan menjadi satu-satunya bisnis di mana konsumennya justru harus membayar untuk produk yang berkualitas rendah dan kemudian disalahkan jika mereka gagal dalam pasar tenaga kerja, karena sistem ini sudah mengajarkan mereka sejak awal bahwa mereka adalah tanggung jawab atas nasib mereka sendiri, bahwa jika mereka tidak pintar itu karena mereka tidak belajar, bukan karena sistem yang mengurung mereka dalam dogma tanpa dialog, dan di sini peran bimbingan belajar atau lembaga kursus menjadi semacam parasit tambahan yang hidup dari kelemahan sistem ini, karena para orang tua yang putus asa melihat anaknya tidak bisa bersaing di sekolah, akan berlomba-lomba memasukkan mereka ke tempat les privat yang biayanya setara dengan biaya hidup satu keluarga kecil selama sebulan, dan dari sini muncullah stratifikasi pendidikan yang sangat tegas: anak-anak kaya dengan akses ke guru privat asing, sekolah internasional yang kurikulumnya diimpor dari Cambridge atau IB, dan bimbingan belajar terbaik yang akan memastikan mereka masuk universitas top di luar negeri, sementara anak-anak miskin hanya bisa bergantung pada sekolah negeri yang guru-gurunya juga harus mencari tambahan dengan membuka les privat di rumah, sebuah konflik kepentingan yang sangat jelas dan dibiarkan begitu saja karena telah menjadi rantai makanan yang sudah mapan, sehingga si guru di sekolah yang malas mengajar karena lebih fokus mengurus bayaran murid lesnya di rumah, si siswa miskin yang tidak bisa membayar les harus menerima pelajaran setengah hati, dan pada akhirnya ia akan tersingkir dari persaingan menuju kampus negeri favorit, yang sebenarnya juga sudah menjadi bisnis tersendiri karena setiap tahunnya puluhan ribu calon mahasiswa membayar uang pendaftaran untuk SNBP dan SNBT, dan meskipun ada subsidi silang yang dikatakan untuk membiayai mahasiswa tidak mampu, pada kenyataannya uang yang mengalir dari mahasiswa reguler yang bayar penuh dan mahasiswa jalur mandiri yang bayar selangit adalah sumber pendapatan utama yang kemudian digunakan universitas-universitas negeri untuk membangun gedung-gedung rektorat yang megah dan memperbarui armada kendaraan dinas para pejabatnya, bukan untuk memperluas akses beasiswa atau memperbarui perpustakaan, karena mereka juga tunduk pada logika bisnis bahwa mereka harus bersaing dengan universitas swasta dalam memperebutkan pasar mahasiswa, dan karenanya mereka harus memiliki pemasaran yang agresif, program studi yang populer, dan fasilitas yang instagramable, yang semuanya membutuhkan uang tunai yang harus dipungut dari mahasiswa yang datang membawa mimpi untuk meraih gelar, yang pada akhirnya mereka akan menumpuk utang, bekerja paruh waktu yang melelahkan, dan menikmati masa kuliah sebagai masa penuh tekanan karena di setiap sudut kampus ada biaya yang harus dibayar, mulai dari UKT yang melambung, biaya praktikum, biaya untuk sidang skripsi, biaya untuk jurnal, biaya untuk seminar, hingga biaya untuk toga wisuda yang harganya bisa menyamai setengah upah bulanan seorang buruh, dan semua itu adalah transaksi yang sah di mata hukum karena semua sudah tercantum dalam surat edaran yayasan yang disahkan oleh pimpinan, padahal kalau kita mau menelusuri silsilah pemilik yayasan dan pemilik universitas swasta di negeri ini, kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka adalah nama-nama yang juga bercokol di parlemen, di dewan direksi BUMN, atau di balik layar holding bisnis tambang dan kelapa sawit, yang mengkonfirmasi bahwa bisnis pendidikan ini adalah salah satu lengan dari kuku oligarki yang sama yang sebelumnya kita bicarakan, di mana mereka mendirikan kampus-kampus swasta tidak untuk mencerdaskan bangsa, tetapi untuk membangun jejaring alumni yang kelak akan menjadi pegawai setia di perusahaan mereka, dan untuk menarik dana dari ribuan mahasiswa yang tidak punya pilihan lain karena daya tampung di kampus negeri sangat terbatas, sebuah ketidakadilan struktural yang sengaja dijaga agar bisnis tetap berjalan, karena jika semua orang bisa dengan mudah masuk perguruan tinggi negeri yang murah dan berkualitas, maka kampus-kampus swasta akan gulung tikar dan para oligark di belakangnya akan kehilangan salah satu sumber pemasukan paling stabil dan paling halal, tanpa harus berurusan dengan kriminalitas atau pungli, karena semua aliran dana itu dicatat sebagai "biaya operasional" yang sah dan bahkan dilindungi oleh regulasi yang menyebut bahwa pendidikan adalah hak yang harus dibayar, padahal Konstitusi kita secara gamblang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan negara wajib membiayainya, tetapi kewajiban itu telah diterjemahkan menjadi kewajiban untuk membiayai pembangunan SDM yang "siap pakai" dan "mampu membayar", bukan kewajiban untuk membebaskan mereka dari beban biaya, sehingga yang terjadi adalah sebuah komodifikasi atas pengetahuan yang semakin hari semakin mahal, seperti harga-harga kebutuhan pokok yang terus merambat naik, tetapi bukannya makanan yang menjadi tidak terjangkau, melainkan nalar dan masa depan yang menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh segelintir keluarga dengan kantung tebal, sementara mereka yang tidak mampu harus puas dengan pendidikan seadanya, lalu terjebak dalam pekerjaan kasar yang tidak pernah membutuhkan ijazah, sehingga anak mereka kelak akan mengulangi siklus yang sama, dan inilah pengkhianatan terbesar dari sistem yang mengaku mengusung semangat reformasi dan pemerataan, karena kenyataannya ia hanya melakukan reinkarnasi dari sistem kolonial, di mana kaum pribumi disekolahkan sebatas kemampuan untuk membaca dan menulis yang cukup untuk menjadi kuli, sedangkan kaum elite dan bangsa asing mendapatkan pendidikan yang sejati yang membebaskan pikiran, perbedaannya hanya pada siapa yang menjadi elite hari ini, dan karena itu, celoteh tentang "pendidikan karakter" atau "pendidikan berkelanjutan" yang sering kita dengar dalam diskusi publik hanyalah kata-kata manis yang ditaruh di atas harga SPP yang belum dilunasi, seumpama gula di atas racun, karena tujuannya adalah membius masyarakat agar tetap percaya bahwa mereka sedang diinvestasi masa depannya, padahal sejatinya mereka sedang digerogoti oleh sebuah industri raksasa yang telah tumbuh begitu besar dan begitu kuat, sehingga ia tidak lagi bisa digerakkan oleh protes mahasiswa atau demo guru, karena ia telah melekat pada setiap sendi kehidupan, telah menjadi narasi dominan yang diulang-ulang oleh media yang juga dimiliki oleh para pengusaha yang sama, telah disahkan oleh undang-undang yang ditulis oleh politisi yang juga menjadi komisaris di sekolah-sekolah swasta, dan akhirnya telah diterima oleh rakyat sebagai bagian dari kewajaran hidup, seperti kewajaran membayar pajak atau kewajaran membeli air minum kemasan, sehingga setiap kali kita mengeluh tentang mahalnya pendidikan, kita selalu diingatkan bahwa "hidup memang mahal" atau "pemerintah sudah berusaha", tanpa pernah ada yang berani membalik pertanyaan itu menjadi "mengapa hidup dan pendidikan harus semahal ini?", karena jika pertanyaan itu dilontarkan dengan keras, maka seluruh bangunan bisnis yang megah ini akan goyang, dan para pemiliknya akan kehilangan legitimasi untuk memungut biaya dari jutaan manusia yang sebenarnya hanya ingin satu hal: diberi ruang untuk berpikir, tanpa harus menjadi miskin lebih dulu demi mendapatkan hak itu, tetapi kapitalisme pendidikan sudah sedemikian canggihnya, ia telah membungkus dirinya dengan jargon "investasi masa depan", sehingga orang tua yang mengorbankan rumah dan sawah untuk membayar uang masuk anaknya merasa bangga, merasa bahwa ia adalah pahlawan bagi keluarganya, padahal ia adalah korban yang paling tragis dari sebuah penipuan intelektual massal yang disetujui oleh negara, dijalankan oleh yayasan, dan dinikmati oleh segelintir manusia yang duduk di puncak piramida yang tidak pernah perlu mengkhawatirkan biaya sekolah, karena mereka telah bersekolah di luar negeri, dan anak-anak mereka juga akan mengikuti jejak yang sama, sementara kita semua, di bawah, terus berlomba-lomba membayar harga yang semakin mahal untuk sebuah tiket masuk ke dalam mimpi palsu yang akhirnya hanya akan mempertemukan kita dengan realitas bahwa kita semua adalah konsumen, bukan penerima manfaat, dan satu-satunya yang benar-benar diuntungkan dari bisnis ini adalah mereka yang, dari awal, sudah tahu bahwa ilmu tidak dijual, melainkan dikunci, dan kunci itu mereka pegang erat-erat, sementara kita terus mengetuk pintu yang tidak pernah akan terbuka, karena pintu itu sendiri adalah bagian dari bisnis, ia dibuat berlapis, dibuat berbiaya, dan dibuat untuk terus menghasilkan uang sampai generasi kita yang terakhir kehabisan nafas.