Prabowo berpura-pura tidak tahu bahwa ia sedang menciptakan mesin pemiskinan terbesar dalam sejarah republik ini, dengan dalih "stabilitas" dan "pembangunan" yang sudah menjadi mantra kosong yang hanya bergema di istana, tetapi tidak pernah terdengar di dapur-dapur yang kekurangan gas dan di sekolah-sekolah yang tidak lagi memiliki kapur tulis.**

Kita harus membuka mata lebar-lebar, bukan hanya pada angka utang yang sudah mencapai Rp 10.000 triliun lebih, tetapi pada pertanyaan yang lebih busuk: **siapa yang sebenarnya diuntungkan dari setiap rupiah utang yang diteken oleh Prabowo?** Karena setiap kali pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau menarik pinjaman luar negeri, uang itu tidak pernah jatuh ke tangan rakyat, tetapi mengalir seperti sungai bawah tanah yang bermuara ke rekening-rekening bank besar, yang sebagian besar adalah bank-bank BUMN yang sudah terinfeksi kronisme, dan bank-bank swasta yang pemiliknya duduk di kursi dewan komisaris perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan yang juga menjadi penyokong utama koalisi penguasa. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, lebih dari 65 persen SBN yang diterbitkan dibeli oleh bank-bank domestik, dan dari jumlah itu, 80 persen dikuasai oleh lima bank terbesar, yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan lingkaran dalam istana, sehingga setiap kali negara membayar bunga utang yang mencapai Rp 405 triliun pada tahun 2026 (sebagaimana tercantum dalam dokumen APBN 2026 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPR), uang itu bukanlah kembali ke masyarakat, melainkan berpindah dari kas negara ke kas bank, lalu dari kas bank ke dividen bagi para pemegang sahamnya, yang sebagian besar adalah nama-nama yang juga muncul dalam daftar donatur kampanye Prabowo, sebuah siklus setan yang membuat rakyat membayar bunga untuk memperkaya orang yang sama yang telah menguras negara. Ini bukan lagi ekonomi, ini adalah perampokan terorganisir yang dilegalkan oleh undang-undang, karena semua transaksi itu dicatat sebagai "pengeluaran fiskal" yang sah, tetapi di baliknya, tidak ada satu pun lembaga pengawas yang berani menyentuh aliran uang ini, karena pengawasnya sendiri adalah bagian dari mesin yang sama, dan ketika ada auditor yang mencoba mengungkap, ia akan dicap sebagai "pengganggu stabilitas" dan disingkirkan dengan cara yang halus namun sangat efektif, seperti yang terjadi pada beberapa pejabat BPKP pada awal 2026 yang tiba-tiba dimutasi tanpa alasan yang jelas, karena mereka dianggap terlalu agresif dalam memeriksa proyek-proyek IKN yang harganya selalu membengkak tanpa hitungan matematis yang masuk akal.

Dan jangan pernah berpikir bahwa pinjaman luar negeri yang mengalir dari China, Jepang, atau Uni Emirat Arab itu datang dengan cuma-cuma; ia datang dengan syarat-syarat yang sangat mengikat, yang sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka, tetapi bocor melalui dokumen-dokumen yang beredar di kalangan ekonom dan aktivis. Misalnya, pinjaman US$ 10 miliar dari China untuk kereta api di Kalimantan, yang diumumkan dengan meriah pada Februari 2025, ternyata memiliki klausul bahwa proyek tersebut harus menggunakan tenaga kerja dan material dari China, sehingga uang pinjaman itu tidak pernah benar-benar masuk ke Indonesia, tetapi langsung mengalir ke kontraktor-kontraktor China yang kemudian mempekerjakan pekerja China, sementara pekerja lokal hanya menjadi penonton yang diupah dengan sistem kontrak harian yang sangat murah, dan ketika proyek selesai, yang tersisa hanyalah utang yang harus dibayar dengan dolar AS, yang nilai tukarnya terus melemah, sehingga beban utang itu semakin besar dalam hitungan rupiah, sebuah skenario yang sangat mirip dengan perangkap utang yang telah menjerat Sri Lanka, Zambia, dan sejumlah negara Afrika, di mana pinjaman infrastruktur yang dijanjikan sebagai "kerja sama saling menguntungkan" ternyata menjadi tali gantung yang perlahan mencekik leher fiskal, dan Prabowo, yang pada saat yang sama sedang berbicara tentang "kemandirian" dan "ketahanan nasional", justru sedang mengikatkan Indonesia pada tambang-tambang utang yang tidak akan pernah habis, karena ia tidak memiliki strategi untuk meningkatkan nilai ekspor selain dari komoditas mentah yang harganya sangat fluktuatif, sehingga ketika harga batubara atau nikel turun di pasar global, defisit menjadi semakin menganga, dan ia kembali menerbitkan obligasi dengan bunga yang lebih tinggi untuk menutup lubang sebelumnya, sebuah spiral inflasi yang oleh para ekonom disebut sebagai "fiscal dominance", di mana kebijakan fiskal tidak lagi melayani rakyat, tetapi melayani kebutuhan pembayaran utang, dan pada saat itulah, pendidikan, kesehatan, dan subsidi pangan menjadi korban pertama yang dipotong tanpa ampun. Menurut data resmi APBN 2026, setelah pemangkasan 28 persen untuk pendidikan dan 32 persen untuk kesehatan, alokasi untuk sektor pendidikan hanya tersisa Rp 240 triliun, dan kesehatan hanya Rp 180 triliun, sementara anggaran untuk pembayaran bunga utang saja sudah mencapai Rp 405 triliun, sebuah fakta yang membuat kita harus bertanya: apakah Indonesia sedang memerintah untuk rakyat, atau sedang memerintah untuk bankir-bankir yang memegang obligasi negara? Jawabannya jelas, dan jawaban itu sangat memalukan.

Kita juga harus membongkar bagaimana kebijakan subsidi BBM dan listrik yang konon "dijaga" oleh Prabowo, pada kenyataannya adalah salah satu penyebab utama pembengkakan utang, karena ia menolak menaikkan harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak dunia melonjak di atas US$ 90 per barel pada tahun 2025, dan ia memilih untuk menutup selisihnya dengan APBN, yang berarti ia meminjam uang untuk membiayai konsumsi BBM orang-orang kaya yang memiliki mobil mewah, sementara rakyat kecil yang menggunakan sepeda motor dan angkutan umum tetap membayar pajak yang sama, sebuah ironi yang membuat ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut kebijakan ini sebagai "subsidi untuk konglomerat, bukan untuk rakyat", karena sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi yang berada di kelas menengah atas, sementara petani dan nelayan yang seharusnya mendapat subsidi malah terjepit karena kebijakan impor pangan yang justru merugikan mereka. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada tahun 2025, subsidi energi mencapai Rp 150 triliun, dan pada tahun 2026 diperkirakan membengkak menjadi Rp 180 triliun, dan angka ini terus bertambah setiap kali harga minyak global merangkak naik, tetapi Prabowo tidak pernah sekalipun menyentuh kebijakan pengelolaan energi yang lebih rasional, seperti memperbaiki infrastruktur kilang minyak dalam negeri yang sudah tua atau mempercepat transisi energi terbarukan yang sebenarnya lebih murah dalam jangka panjang, karena semua itu membutuhkan investasi awal yang besar, dan ia tidak mau mengambil risiko politik, sehingga ia memilih jalan paling gampang: menambah utang dan berharap bahwa esok hari harga minyak akan turun, sebuah harapan yang sangat naif dan sangat tidak bertanggung jawab, karena harapan itu tidak akan pernah menyelamatkan petani yang pupuknya mahal, dan tidak akan pernah menyelamatkan buruh yang upahnya tak naik.

Dan jika kita menelusuri dokumen-dokumen dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan, kita akan menemukan bahwa pada tahun 2026, total pembayaran pokok dan bunga utang sudah mencapai angka yang sangat mencengangkan, yaitu sekitar Rp 900 triliun, dan untuk menutupi itu, negara harus menarik dana dari berbagai sektor, termasuk dari dana hasil ekstraksi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batubara, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan utama untuk kesejahteraan, tetapi kenyataannya, hasil dari tambang-tambang itu telah digadaikan sebagai jaminan untuk pinjaman luar negeri, sehingga ketika hasil tambang menurun, negara tetap harus membayar, dan jika tidak bisa, maka akan terjadi gagal bayar yang bisa memicu penurunan peringkat kredit Indonesia dari lembaga seperti Fitch Ratings atau Moody's, yang pada tahun 2025 telah menurunkan outlook Indonesia menjadi "negative" dengan alasan defisit fiskal yang terus membengkak dan rasio utang yang mendekati batas aman, sebuah peringatan yang diabaikan oleh Prabowo dengan sangat santai, karena ia lebih percaya pada pemujaan yang diberikan oleh media-media yang ia kendalikan daripada pada data-data yang disusun oleh lembaga internasional yang tidak memiliki kepentingan politik di dalam negeri. Dan jika peringkat kredit turun, maka bunga obligasi yang harus dibayar akan semakin tinggi, sehingga beban utang akan semakin besar, dan siklus ini akan terus berputar sampai Indonesia benar-benar jatuh ke dalam jurang "debt distress" yang telah menimpa negara-negara seperti Ghana dan Pakistan, di mana mereka harus meminta bantuan dana darurat dari IMF dengan syarat-syarat yang sangat menyakitkan, seperti privatisasi BUMN, penghapusan subsidi, dan pengurangan belanja publik, yang pada akhirnya akan membebani rakyat miskin lebih berat lagi, dan semua itu adalah skenario yang sudah diprediksi oleh ekonom senior seperti Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2024 sebelum ia diganti, tetapi peringatan itu tidak didengar, karena di era Prabowo, siapa pun yang mengingatkan tentang bahaya utang akan dianggap sebagai pengganggu, dan ucapannya akan dibungkam oleh kekuasaan yang tidak pernah mau mendengar.

Namun, ketika kita bertanya, "Apa yang akan terjadi jika utang ini tidak dibayar?" jawabannya adalah bahwa Indonesia akan masuk dalam situasi gagal bayar yang sangat mengerikan, di mana aset-aset negara seperti bandara, pelabuhan, dan bahkan sumber daya alam akan disita oleh kreditor asing melalui pengadilan arbitrase internasional, karena banyak perjanjian pinjaman yang mengandung klausul "cross-default" dan "acceleration clause" yang memungkinkan kreditor untuk menarik seluruh pinjaman sekaligus jika Indonesia gagal membayar cicilan, dan pada saat itu, kita tidak lagi memiliki kedaulatan penuh atas kekayaan kita sendiri, sebuah skenario yang sudah pernah terjadi pada masa krisis 1998, tetapi sekarang lebih berbahaya karena utangnya jauh lebih besar dan lebih kompleks, dan Prabowo tidak memiliki rencana apapun untuk mengantisipasi ini, karena ia sibuk dengan pidato-pidato yang hanya menyanjung dirinya sendiri dan menuduh pihak luar sebagai penyebab semua masalah, tanpa pernah menyadari bahwa dialah yang telah menciptakan masalah itu dengan menandatangani perjanjian-perjanjian yang tidak dia pahami secara detail, tetapi ia tetap menandatanganinya karena ia terburu-buru untuk mengumumkan "kemenangan" kepada publik, sebuah sikap yang sangat ceroboh dan sangat tidak profesional, yang membuat banyak kalangan bisnis dan diplomat asing mulai meragukan kapasitasnya sebagai kepala negara. Laporan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Januari 2026 menyebutkan bahwa para investor asing telah menurunkan kepercayaan mereka terhadap Indonesia karena ketidakpastian kebijakan dan pengelolaan fiskal yang dinilai semakin buruk, dan ini tercermin dari arus modal keluar yang mencapai Rp 50 triliun pada tahun 2025 (seperti yang telah saya sebutkan), tetapi Prabowo tidak pernah merespons dengan langkah yang konkret, ia hanya mengatakan bahwa "ini adalah siklus normal pasar", sebuah pernyataan yang sangat naif karena siklus normal pasar tidak akan berlangsung selama dua tahun berturut-turut dengan angka yang mencapai puluhan triliun, dan ketika rupiah terus melemah, ia menyalahkan "spekulan" dan "tekanan global" tanpa pernah menyalahkan kebijakannya sendiri yang telah membuat pasar tidak percaya pada arah ekonomi negeri ini, karena ia tidak memiliki roadmap yang jelas, tidak memiliki target yang realistis, dan tidak memiliki tim ekonomi yang kredibel, karena menteri-menterinya adalah orang-orang yang dipilih berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan kompetensi, dan ini adalah resep pasti untuk kehancuran.

Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri: sudah sejauh mana negara ini akan tenggelam dalam utang? Jawabannya ada di dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang sudah mulai disusun oleh timnya, dan meskipun belum dipublikasikan secara resmi, sumber dari internal Kementerian Keuangan yang bocor ke beberapa media menyebutkan bahwa defisit tahun 2027 diperkirakan akan mencapai 3,5 persen dari PDB, dan rasio utang akan melewati 50 persen, yang berarti bahwa dalam waktu tiga tahun, utang Indonesia akan melampaui total pendapatan negara selama dua tahun, dan pada titik itu, setiap rupiah yang dibayarkan oleh rakyat sebagai pajak akan habis untuk membayar bunga, tidak ada yang tersisa untuk jalan, tidak ada untuk listrik, tidak ada untuk air bersih, dan tidak ada untuk gizi anak-anak, yang artinya kita sedang menciptakan generasi yang tidak hanya miskin secara materi, tetapi juga miskin secara harapan, karena mereka akan lahir di negara yang sudah bangkrut, dan mereka akan tumbuh dengan mengetahui bahwa presiden mereka tidak memiliki keberanian untuk berhenti berutang, tetapi memiliki keberanian untuk terus membuat proyek-proyek yang tidak berguna seperti IKN dan membeli alutsista yang tidak perlu, semua itu di atas punggung mereka, dan ketika mereka dewasa, mereka harus bekerja lebih keras untuk membayar utang yang mereka tidak pernah setujui, dan ini adalah kejahatan antar-generasi yang paling kejam, lebih kejam dari penjajahan, karena penjajahan setidaknya bisa dilawan dengan senjata, tetapi utang ini tidak bisa dilawan dengan senjata, ia hanya bisa dilawan dengan kesadaran, dan kesadaran itulah yang sedang dihancurkan oleh Prabowo melalui kekuasaannya yang menekan setiap suara kritis, sehingga rakyat tidak tahu berapa banyak sebenarnya uang yang telah dihamburkan, dan mereka tidak tahu bahwa gaji mereka yang di bawah standar sebenarnya adalah hasil dari kebijakan yang memilih membayar bunga utang daripada membayar upah layak, sebuah pilihan yang sangat tidak manusiawi, tetapi ia tetap melakukannya dengan senyuman, karena senyuman itu adalah topeng untuk menutupi ketidakmampuannya dan ketidakpeduliannya.

Dan akhirnya, ketika semua data ini kita himpun, dari APBN 2026, dari laporan Bappenas, dari data BI, dari peringkat Fitch, dari laporan LPEM UI, dari data OJK, dan dari dokumen-dokumen DPR RI, satu kesimpulan yang tidak bisa dihindari adalah bahwa Prabowo bukan hanya seorang presiden yang tidak kompeten, tetapi ia adalah seorang presiden yang secara sadar atau tidak sadar sedang menjual kedaulatan fiskal Indonesia ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dan ia melakukan semua ini sambil terus berbicara tentang "kemakmuran" dan "keadilan", tetapi pidato-pidatonya itu hanya menjadi asap yang menutupi kenyataan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia sedang berjalan menuju kebangkrutan, dan kita semua, yang membaca tulisan ini, harus menyadari bahwa kita adalah saksi dari tragedi ini, dan sebagai saksi, kita tidak boleh hanya diam, kita harus mencatat angka-angka ini, menyimpan dokumen-dokumen ini, dan suatu hari nanti, ketika sistem ini mulai goyah, kita akan menggunakannya sebagai bukti bahwa kita tidak pernah bodoh, kita hanya dibungkam, tetapi kita tidak akan pernah lupa. Dan ketika anak cucu kita bertanya, "Mengapa negara kita miskin padahal sumber dayanya melimpah?", kita akan berkata, "Karena pada suatu masa, ada seorang presiden yang lebih mencintai proyek-proyek megahnya daripada rakyatnya, dan ia meminjam uang tanpa pernah berpikir bagaimana cara mengembalikannya, dan ia membiarkan bunga-bunga itu memakan habis masa depan kita, dan kita, saat itu, tidak bisa berbuat banyak, tetapi sekarang, kita bisa memastikan bahwa sejarah akan mencatat ini semua, dan nama Prabowo akan tertulis sebagai presiden yang paling boros, paling tidak bertanggung jawab, dan paling berbahaya bagi keuangan negara, yang akan dikenang bukan sebagai bapak pembangunan, tetapi sebagai perampok masa depan." Dan itu adalah fakta, bukan opini, karena fakta-fakta ini ada di setiap dokumen resmi, di setiap laporan, di setiap angka yang kita kutip, dan kita hanya tinggal membukanya dan membacanya, tetapi selama itu tidak dibaca, selama itu tidak diketahui, selama itu tidak diprotes, maka utang akan terus tumbuh, dan kita akan terus tenggelam, sampai akhirnya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain menangis dan berharap bahwa generasi berikutnya akan lebih kuat dari kita, tetapi harapan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan jika kita tidak memulainya sekarang, dengan berani, dengan lantang, dan dengan kejujuran yang tidak perlu lagi ditutupi oleh kesopanan palsu.