Mencoba mengupas baik atau kejinya Prabowo Subianto berdasarkan indikasi dari kebijakan, program, aturan, dan pidato-pidatonya dalam menanggapi suara protes dan penderitaan rakyat adalah seperti membedah sebuah patung raksasa yang dari kejauhan tampak megah, tetapi ketika didekati, kita menemukan bahwa patung itu terbuat dari tanah liat yang retak-retak, dan di dalam rongganya terdapat belatung-belatung yang sedang menggerogoti struktur yang seharusnya menjadi fondasi. Di atas kertas, banyak dari kebijakan dan program yang ia luncurkan mengandung muatan kebaikan yang tidak bisa serta-merta kita ingkari, misalnya program makan siang gratis yang dirancang untuk mengatasi gizi buruk anak sekolah, atau program hilirisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, atau kebijakan efisiensi anggaran yang konon untuk menekan pemborosan, dan pidato-pidatonya yang selalu dibumbui dengan kata-kata tentang "kemakmuran bersama" dan "keadilan sosial" yang diucapkan dengan suara bergetar dan tatapan mata yang dianggap sebagai kepedulian, tetapi jika kita menelusuri jejak implementasi dari semua itu, dan terutama bagaimana ia merespons jerit tangis rakyat yang paling bawah, maka kita akan menemukan bahwa semua itu hanyalah kulit luarnya saja, sementara isinya adalah sebuah kepemimpinan yang secara fundamental tidak memiliki empati, yang menganggap rakyat bukan sebagai subjek yang harus dilayani, tetapi sebagai objek yang harus dikendalikan, dan yang paling parah, ia telah menciptakan sebuah sistem respons yang sangat efisien dalam mematikan protes, tetapi sangat lamban dalam menjawab penderitaan.

Mari kita mulai dari program yang paling populer dan paling diumbar, yaitu makan siang gratis. Sekilas, ini adalah program yang sangat baik, bahkan negara-negara maju pun memiliki program serupa, tetapi yang menjadi persoalan bukanlah pada niatnya, melainkan pada cara ia diluncurkan dan dipertahankan, karena ketika ribuan petani di berbagai daerah mengeluh bahwa lahan mereka gagal panen akibat perubahan iklim dan kebijakan subsidi pupuk yang dipangkas, ketika para nelayan di pesisir utara Jawa tidak bisa melaut karena tangkapan ikan mereka sudah habis akibat alih fungsi laut menjadi tambak-tambak milik konglomerat, ketika buruh pabrik di Tangerang dan Bekasi di-PHK massal karena industri mereka tidak bisa bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar, Prabowo tidak pernah sekalipun berbicara tentang petani, nelayan, dan buruh itu dalam pidato-pidatonya, ia sibuk berbicara tentang swasembada pangan dan swasembada energi, tetapi apa yang terjadi di lapangan adalah bahwa program makan siang gratis yang ia banggakan justru menjadi beban tambahan bagi petani, karena mereka diminta untuk menyuplai bahan pangan dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yang sering kali di bawah harga pasar, sehingga petani justru semakin tercekik, sementara para kontraktor yang mendapatkan proyek pengadaan makanan itu adalah rekan-rekan politiknya yang telah mendukungnya di pilpres, sebuah skema yang oleh para ekonom disebut sebagai "korporatisme populis", di mana ia menggunakan program-program sosial untuk mengalirkan dana ke kantong-kantong para pendukungnya, dan ketika rakyat memprotes hal ini, jawabannya selalu sama: "Program ini sedang dalam tahap evaluasi, kami akan perbaiki," sebuah respons yang sangat diplomatis tetapi sama sekali tidak memiliki daya untuk meringankan beban, karena yang dibutuhkan petani bukanlah evaluasi, melainkan pupuk, bukanlah perbaikan, melainkan kepastian harga, tetapi Prabowo lebih memilih berbicara tentang evaluasi daripada memberikan solusi konkret, dan sikap ini adalah sikap seorang pemimpin yang tidak mau mengakui bahwa kebijakannya telah menimbulkan derita, karena mengakui berarti ia harus bertanggung jawab, dan bertanggung jawab berarti ia harus berkorban, dan Prabowo adalah tipe pemimpin yang tidak pernah berkorban untuk orang lain, ia hanya meminta orang lain untuk berkorban untuknya.

Kemudian, jika kita melihat kebijakan hilirisasi dan pembangunan IKN, di mana ia mendirikan proyek-proyek raksasa yang menghabiskan triliunan rupiah, tetapi di saat yang sama, Indonesia sedang mengalami darurat pangan dan krisis air bersih di berbagai daerah, dan orang-orang di Nusa Tenggara Timur masih harus berjalan kaki sejauh lima kilometer hanya untuk mengambil air dari sumur yang kering, sementara ia membangun jalan tol di IKN yang melewati hutan yang masih menjadi rumah bagi masyarakat adat yang tidak pernah diajak bicara, maka muncul pertanyaan besar: apakah pembangunan itu untuk rakyat, atau untuk sejarah dirinya sendiri? Pidato-pidatonya sering kali menyinggung tentang "meninggalkan warisan untuk generasi mendatang", tetapi generasi mendatang tidak akan bisa makan beton, mereka tidak akan bisa minum aspal, dan ketika masyarakat adat Dayak atau masyarakat adat Papua memprotes penggusuran lahan mereka karena proyek-proyek ini, respons pemerintah yang di bawah komandonya bukanlah dialog, tetapi pengiriman aparat keamanan untuk membubarkan mereka dengan dalih "gangguan ketertiban", dan dalam berbagai kesempatan, Prabowo bahkan tidak pernah menyebut nama mereka dalam pidatonya, seolah-olah mereka adalah debu yang tidak layak untuk diucapkan, sebuah pengabaian yang sangat keji karena menunjukkan bahwa ia tidak peduli pada siapapun yang berada di luar lingkarannya, dan ia hanya peduli pada proyek-proyek yang bisa ia tonjolkan ke media internasional sebagai bukti kemajuan Indonesia, sebuah kemajuan yang hanya dinikmati oleh para kontraktor yang memiliki koneksi, bukan oleh rakyat kecil yang justru kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat proyek tersebut.

Yang paling telanjang dan paling biadab dalam respons Prabowo terhadap penderitaan rakyat adalah bagaimana ia menggunakan perangkat hukum untuk membungkam suara-suara protes. Ketika ribuan mahasiswa dan buruh turun ke jalan pada awal 2025 untuk menolak kenaikan harga BBM dan pemangkasan subsidi, responsnya bukanlah dengan menurunkan kembali harga BBM atau membuka ruang dialog yang jujur, tetapi dengan menerbitkan aturan-aturan baru yang memperketat izin demonstrasi, dan aparat kepolisian yang berada di bawah komandonya langsung bertindak dengan cara yang sangat represif, menangkap aktivis-aktivis dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, sebuah undang-undang yang telah menjadi senjata paling ampuh untuk membungkam kritik selama dua dekade terakhir, dan ketika wartawan yang meliput aksi tersebut juga ditangkap, ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang membela kebebasan pers, ia justru diam, dan dalam diamnya itu, ia sedang memberikan sinyal kepada aparat bahwa mereka bisa berbuat apa saja, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa ia tidak melihat protes sebagai hak demokrasi yang sah, tetapi sebagai gangguan terhadap kekuasaannya yang harus diberantas dengan cara apa pun, dan dalam pidato-pidatonya setelah aksi-aksi itu, ia selalu menyebut para demonstran sebagai "orang-orang yang salah arah", atau "mereka yang belum mengerti program-program pembangunan", sebuah narasi yang sangat merendahkan, yang menganggap rakyat sebagai anak kecil yang tidak mengerti apa yang baik bagi mereka, dan ia, sebagai bapak yang otoriter, harus membimbing mereka dengan tegas, tetapi bimbingan yang ia maksud bukanlah bimbingan yang penuh kasih, melainkan bimbingan yang dipenuhi dengan jeruji besi dan pasal-pasal hukum yang tajam. Bahkan ketika para petani di Kediri dan Karawang melakukan aksi protes karena hasil panen mereka tidak laku dipasarkan karena kebijakan impor yang tidak terkendali, ia tidak pernah datang langsung, ia tidak pernah mendengar langsung keluhan mereka, ia hanya mengirimkan menterinya untuk berbicara di atas panggung yang jauh dari kerumunan, sementara petani itu sendiri hanya bisa meneriakkan "Pak Prabowo, tolong kami!" di bawah terik matahari, dan suara itu tidak pernah sampai ke telinganya, karena ia sedang berada di IKN meresmikan gedung baru yang tidak dibutuhkan oleh petani yang sedang membutuhkan pupuk.

Jika kita membedah pidato-pidatonya yang paling sering ia sampaikan di depan rakyat, kita akan menemukan sebuah pola yang sangat konsisten: ia selalu memulai dengan retorika tentang persatuan dan gotong royong, tetapi retorika itu segera berubah menjadi peringatan tentang "ancaman-ancaman" yang akan menghancurkan negara jika rakyat tidak patuh, seperti yang ia lakukan pada saat acara-acara militer atau saat ia berbicara di hadapan kelompok-kelompok veteran, ia sering kali menyebut istilah "komunis" dan "radikalisme" yang sudah usang, tetapi masih digunakan untuk menciptakan ketakutan, karena ia tahu bahwa ketakutan adalah alat yang paling efektif untuk mengendalikan rakyat, dan ketika ia berbicara tentang penderitaan rakyat yang miskin, ia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri atau kebijakannya, ia selalu menyalahkan "krisis global", "perang dagang", atau "sistem warisan" yang ia terima dari pendahulunya, sebuah kebiasaan yang sangat tidak terpuji karena ia adalah presiden yang sekarang, ia memegang semua instrumen kekuasaan, ia bisa mengubah kebijakan kapan saja, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya, dan ia memilih untuk menyalahkan orang lain karena ia ingin mempertahankan citra dirinya sebagai pemimpin yang baik di mata publik, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang melakukan penipuan publik yang sangat berbahaya, karena rakyat yang percaya pada pidato-pidatonya akan terus berharap bahwa ada perubahan, tetapi perubahan itu tidak pernah datang, dan ketika harapan itu berubah menjadi keputusasaan, ia akan kembali menuduh mereka sebagai "pengganggu stabilitas" yang harus dipenjara.

Di sisi lain, ada beberapa kebijakan yang secara teknis bisa dianggap sebagai "baik", seperti kebijakan pengendalian inflasi yang ia lakukan dengan menurunkan pajak impor beberapa bahan pokok, atau kebijakan perbaikan infrastruktur desa yang sedikit banyak membantu akses transportasi di daerah terpencil, dan kita tidak bisa menutup mata bahwa ia telah melakukan beberapa hal yang secara angka bisa dilihat sebagai kemajuan, tetapi ketika kita melihat apa yang terjadi di balik angka-angka itu, ketika kita melihat bahwa pengendalian inflasi itu hanya berhasil karena ia membiarkan impor besar-besaran yang merugikan petani lokal, atau ketika kita melihat bahwa infrastruktur desa yang dibangun itu sering kali menggunakan material yang berkualitas rendah karena dimenangkan oleh kontraktor nakal, maka kebaikan-kebaikan itu menjadi sangat relatif, dan bahkan bisa dikatakan bahwa ia hanya melakukan kebaikan kecil untuk menutupi kejahatan besar yang ia lakukan di sektor lain, sebuah strategi yang sangat klasik dalam politik kekuasaan, yaitu "memberi dengan tangan kanan, tetapi mengambil dengan tangan kiri", dan rakyat kecil tidak pernah bisa melihat dengan jelas karena tangan kanannya selalu berada di depan, sementara tangan kirinya disembunyikan di balik punggung. Dan ketika rakyat sudah terlalu lelah untuk memprotes, ketika mereka sudah tidak memiliki energi lagi untuk berteriak, ia akan menyebut itu sebagai "kestabilan" yang ia banggakan, padahal sebenarnya itu adalah kestabilan yang dibangun di atas kuburan-kuburan harapan, di atas punggung-punggung yang bungkuk, dan di atas air mata yang tidak pernah ia lihat karena ia terlalu sibuk memandangi proyeksi-proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ia ukir di atas kertas.

Dan pada akhirnya, jika kita harus memilih antara "baik" dan "keji" untuk Prabowo berdasarkan semua indikasi ini, maka jawabannya tidak bisa hitam-putih, tetapi jika kita menggunakan ukuran yang paling sederhana, yaitu sejauh mana ia mendengarkan suara rakyat yang paling menderita dan sejauh mana ia memberikan respons yang tulus kepada mereka, maka ia jauh lebih banyak di sisi "keji" daripada di sisi "baik", karena kebaikan-kebaikannya selalu dibatasi oleh kepentingan politiknya, ia hanya akan memberi jika itu menguntungkan citranya, ia hanya akan peduli jika itu tidak mengancam kekuasaannya, dan ia hanya akan mendengar jika suara itu berasal dari kelompok yang bisa memberikan suara di pemilihan berikutnya, bukan dari kelompok yang hanya bisa berteriak tanpa daya. Urat malunya, yang sudah kita bahas sebelumnya, memang sudah mati, dan bukti yang paling nyata adalah bagaimana ia bisa tidur nyenyak di malam hari setelah ia mendengar berita bahwa petani di Tuban bunuh diri karena gagal panen, atau setelah ia mendengar bahwa buruh di Cilegon mogok karena mereka tidak menerima THR, semua itu tidak mengganggu tidurnya, semua itu tidak membuat pidatonya berubah, semua itu tidak mengubah kebijakannya, dan ia terus maju dengan proyek-proyeknya yang megah, seolah-olah rakyat yang mengeluh hanyalah angin lalu yang harus diabaikan. Ini adalah sebuah bentuk kejahatan moral yang tidak bisa diampuni, bukan oleh komunitas internasional, bukan oleh sejarawan, tetapi oleh hati nurani rakyatnya sendiri, karena seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merasakan penderitaan rakyatnya sebagai penderitaannya sendiri, dan jika ia tidak bisa merasakannya, maka ia hanyalah seorang penguasa, bukan seorang pemimpin, dan Prabowo, dengan segala kebijakan dan pidatonya, telah membuktikan bahwa ia adalah seorang penguasa yang sangat cerdas, sangat licik, dan sangat tak kenal ampun, tetapi bukan seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya dengan tulus, karena cinta yang tulus tidak pernah menempatkan proyek di atas manusia, tidak pernah menempatkan evaluasi di atas tindakan, dan tidak pernah menempatkan ketenangan dirinya di atas keselamatan rakyatnya. Dan di mata rakyat yang hidup dalam keseharian yang penuh dengan kegelisahan, di mana harga pangan melonjak, di mana lapangan kerja semakin sempit, dan di mana keadilan semakin jauh, pidato-pidato Prabowo hanyalah gong yang berdering di tengah keramaian, menarik perhatian sesaat, tetapi setelah itu, yang tersisa hanyalah telinga yang berdenging dan hati yang kosong, karena ia tahu bahwa gong itu tidak akan pernah membawa makanan ke meja mereka, tidak akan pernah membawa obat ke rumah sakit mereka, dan tidak akan pernah membawa harapan ke dalam jiwa mereka yang sudah patah. Membongkar kebodohan dan ketidakkompetenan Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa bukanlah sebuah upaya untuk mencaci-maki, melainkan sebuah kewajiban intelektual bagi siapa pun yang masih memiliki secuil kesadaran bahwa sebuah bangsa sebesar Indonesia tidak boleh dipimpin oleh seseorang yang hanya mengandalkan retorika usang, insting militer yang kasar, dan proyek-proyek mercusuar yang tidak pernah menyentuh akar persoalan, tetapi justru memperdalam jurang antara istana dan rakyat, antara janji dan realitas, antara omong kosong dan fakta yang telanjang. Kebodohan di sini bukan berarti ia tidak memiliki IQ yang tinggi, karena dalam banyak hal ia memang cerdas secara taktis, tetapi kecerdasan taktis yang tidak disertai dengan kecerdasan strategis, empati sosial, dan kapasitas membaca realitas kebangsaan justru lebih berbahaya daripada kebodohan yang polos, karena ia mampu menutupi kelemahannya dengan kemahiran berbicara dan kemampuan memanipulasi media, sehingga rakyat sering kali tertipu oleh kata-kata yang diucapkan dengan suara berat dan tatapan mata yang seolah-olah penuh tekad, padahal di balik itu semua, yang ada adalah kekosongan yang sangat dalam, kekosongan akan visi, kekosongan akan pengetahuan tentang ekonomi makro, kekosongan akan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik, dan kekosongan yang paling fatal: kekosongan akan kemampuan untuk mendengar suara rakyat yang paling kecil dan paling menderita. Untuk bisa memimpin Indonesia, seorang presiden tidak cukup hanya menguasai pidato-pidato yang menggelegar, ia harus memiliki kompetensi untuk membaca seluk-beluk politik global, memahami dinamika pasar, mengerti ilmu pertanian, tahu bagaimana mengelola sumber daya manusia, dan yang terpenting, memiliki kerendahan hati untuk mengakui ketika ia tidak tahu dan kemudian belajar dari para ahli, tetapi Prabowo adalah sosok yang sangat arogan, yang merasa bahwa pengalamannya sebagai jenderal dan calon presiden tiga kali sudah cukup menjadi tiket masuk ke semua bidang kehidupan, sehingga ia sering kali membuat keputusan-keputusan yang absurd, seperti ketika ia memutuskan untuk membeli pesawat tempur bekas dari Qatar dengan harga yang sangat mahal, atau ketika ia menunjuk menteri-menteri yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas dalam bidangnya hanya karena mereka adalah loyalis politik, atau ketika ia memaksakan sistem ekonomi yang tidak jelas arahnya, kadang-kadang ia berbicara tentang pasar bebas, kadang-kadang ia berbicara tentang BUMN yang harus menguasai semua sektor, dan semua itu membuat para investor, bankir, dan ekonom lokal maupun asing hanya bisa menggelengkan kepala karena tidak ada satu pun dari mereka yang bisa memprediksi arah kebijakan negara ini dalam lima menit ke depan. Ini adalah kebodohan yang termanifestasi dalam ketidakkonsistenan kebijakan, di mana pada satu hari ia mengumumkan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam dua tahun, tetapi pada hari yang sama ia mengimpor jutaan ton beras dan jagung, sebuah kontradiksi yang begitu kentara sehingga bahkan anak SD pun bisa melihatnya, tetapi ia tidak pernah merasa perlu menjelaskannya, karena ia menganggap rakyat bodoh dan tidak perlu tahu.

Menganalisis mengapa Prabowo adalah salah satu aib paling menggeramkan untuk Indonesia bukanlah sekadar opini subjektif, melainkan sebuah penilaian objektif berdasarkan kerusakan-kerusakan yang ia tinggalkan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi sangat signifikan, karena ia adalah presiden yang memimpin pada masa di mana Indonesia seharusnya bisa melompat menjadi negara maju, tetapi justru ia sedang menarik Indonesia mundur ke zaman Orde Baru, dengan cara yang sangat sistematis dan berbahaya, seperti ketika ia merevisi undang-undang yang memungkinkan TNI kembali memegang jabatan sipil, sebuah langkah yang membuat banyak kalangan sipil, termasuk para mantan jenderal yang sudah pensiun, mengungkapkan kecemasan mereka bahwa dwifungsi ABRI yang telah menjadi luka paling dalam bagi demokrasi Indonesia, akan kembali hidup dan menggerogoti segala upaya reformasi yang telah dibangun selama 25 tahun terakhir. Dan yang membuat ini semakin menggeramkan adalah bahwa ia melakukannya dengan senyuman yang sangat diplomatis, dengan narasi tentang "stabilitas" dan "efisiensi", seolah-olah ia sedang melakukan sesuatu yang baik, padahal semua orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang sejarah Indonesia tahu bahwa dwifungsi ABRI telah menyebabkan puluhan ribu orang hilang, korban penculikan, dan penderitaan yang tidak terhitung selama era Soeharto, dan sekarang Prabowo, yang adalah salah satu bagian dari mesin itu, sedang membangun kembali mesin yang sama dengan wajah yang baru, dengan dalih bahwa era sekarang sudah berbeda, bahwa ia sudah berubah, tetapi perubahan macam apa yang terjadi jika ia masih mempekerjakan orang-orang yang sama, jika ia masih menggunakan pola pikir yang sama, jika ia masih menyelesaikan protes dengan kekerasan, dan jika ia masih menganggap kritik sebagai pengkhianatan? Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998, dan setiap langkah yang ia ambil menuju otoritarianisme adalah sebuah tamparan keras bagi semua orang yang pernah berjuang untuk demokrasi, sebuah tamparan yang tidak hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga di mata dunia, di mana Indonesia yang dulu dianggap sebagai contoh demokrasi yang sukses di Asia Tenggara, kini mulai disebut sebagai "The Next Hungary" atau "The Next Turkey", sebuah julukan yang seharusnya membuat kita malu, tetapi Prabowo justru menyambutnya sebagai "kebanggaan" karena ia menganggap bahwa ia sedang membangun sesuatu yang kuat, padahal ia sedang membangun penjara yang megah.

Aib yang kedua, dan mungkin yang paling menggeramkan dari semua, adalah ketidakmampuannya untuk mengelola krisis ekonomi yang sebenarnya sudah ia warisi, tetapi ia justru memperburuknya dengan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak rasional, seperti ketika ia mengumumkan pemotongan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 30 persen, dengan alasan bahwa dana itu akan dialihkan untuk membangun IKN dan program makan siang gratis, sebuah pilihan yang sangat mengkhianati logika dasar pembangunan manusia, karena tanpa pendidikan yang baik dan kesehatan yang layak, tidak akan ada generasi yang bisa membangun IKN, dan program makan siang gratis yang ia banggakan itu akan menjadi sia-sia jika anak-anak yang memakannya adalah anak-anak yang tidak bisa berpikir karena sekolah mereka sudah tutup akibat kekurangan dana, tetapi ia sama sekali tidak peduli, ia hanya memandang angka-angka di atas kertas, ia melihat bahwa IKN akan menjadi "warisan sejarah" baginya, sementara anak-anak di pelosok negeri yang kehilangan akses ke dokter dan buku pelajaran hanya akan menjadi sejarah yang terlupakan. Ia tidak memiliki kompetensi untuk memahami bahwa pembangunan fisik tidak ada artinya jika sumber daya manusianya hancur, dan dalam pidato-pidatonya, ia sering kali berbicara tentang "modal sosial" dan "kekuatan budaya", tetapi ia tidak pernah menunjukkan pemahaman tentang bagaimana cara memupuk modal sosial itu, ia hanya berbicara, berbicara, dan berbicara, dan di belakang semua pembicaraan itu, banyak sekali kebijakan yang justru merusak modal sosial itu sendiri, seperti kebijakan yang memecah belah masyarakat dengan sentimen SARA, kebijakan yang mengkriminalisasi aktivis lingkungan, dan kebijakan yang menutup ruang publik untuk diskusi kritis, sehingga yang tersisa dari kebangsaan ini hanyalah sekumpulan orang yang takut untuk berbicara, yang takut untuk memprotes, dan yang akhirnya menjadi sekumpulan domba yang dipimpin oleh serigala yang berbicara tentang kebaikan padahal ia sedang mempersiapkan santapan.

Kita juga harus menyinggung aib yang paling telanjang, yaitu bagaimana ia memperlakukan istana bukan sebagai rumah bagi pelayanan publik, tetapi sebagai markas komando di mana ia menerapkan disiplin militer yang kaku kepada para menterinya, di mana mereka dipaksa untuk hadir pada pukul lima pagi untuk rapat, dipaksa untuk melaporkan semua pekerjaan mereka secara detail, tetapi pada saat yang sama, ia tidak pernah meminta mereka untuk melaporkan korupsi di kementerian masing-masing, ia tidak pernah menanyakan mengapa proyek-proyek infrastruktur selalu mengalami overbudget, dan ia tidak pernah mengganti seorang menteri yang terbukti melakukan pelanggaran, karena ia lebih mengutamakan loyalitas daripada integritas, dan inilah kebodohan yang paling parah: ia percaya bahwa dengan mengontrol semua orang secara fisik dan mengatur waktu mereka, ia bisa mengontrol hasil, tetapi kepemimpinan sejati tidak pernah didasarkan pada kontrol fisik, melainkan pada kontrol moral, dan kontrol moral tidak ada dalam dirinya, karena ia sendiri adalah produk dari sistem yang mengajarkan bahwa kekuasaan adalah segalanya, bahwa uang dan jabatan adalah tujuan, bahwa lawan adalah musuh, dan bahwa etika adalah hal yang bisa diabaikan selama ia menang. Sikap-sikap ini telah membuat Indonesia menjadi bahan tertawaan di banyak forum internasional, di mana para diplomat dan jurnalis asing sering kali mengangkat alis ketika mendengar pidato-pidatonya yang bombastis, dan mereka kemudian menulis opini yang tidak terlalu menyenangkan tentang "the ageing general who cannot stop talking", sebuah julukan yang sangat menyakitkan untuk sebuah bangsa yang dulu menjadi pusat perhatian karena kemajemukannya, tetapi sekarang hanya menjadi pusat perhatian karena kemundurannya.

Lebih dari sekadar aib dari sisi kebijakan, Prabowo juga adalah aib dari sisi karakter, karena ia adalah seorang presiden yang tidak pernah menunjukkan rasa bersalah atas masa lalunya, tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban penculikan 1998, tidak pernah mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan bahkan ketika isu itu diangkat di media, ia akan menyebutnya sebagai "hoaks" atau "konspirasi asing", sebuah sikap yang sangat pengecut, karena seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang berani menghadapi masa lalunya, yang berani menanggung beban sejarah, bukan yang melarikan diri dari sejarah seperti pengecut yang bersembunyi di balik retorika kebangsaan. Dan sikap pengecut ini ia tularkan ke seluruh aparatnya, sehingga ketika rakyat meminta pertanggungjawaban, jawabannya bukanlah penjelasan atau permintaan maaf, tetapi pengalihan isu, seperti yang sering ia lakukan ketika ia berbicara tentang "pembangunan" untuk mengalihkan perhatian dari kenaikan harga pangan, atau ketika ia berbicara tentang "stabilitas" untuk mengalihkan perhatian dari kebebasan berekspresi yang semakin dibatasi. Ini adalah strategi yang sangat klasik dari seorang diktator kecil, tetapi ia tidak menyadari bahwa strategi itu hanya akan berhasil jika rakyatnya bodoh, dan rakyat Indonesia tidak bodoh, mereka hanya lelah, mereka hanya putus asa, tetapi mereka masih memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, dan apa yang mereka lihat dan mereka dengar adalah seorang presiden yang tidak tahu apa yang ia lakukan, seorang presiden yang membuat keputusan-keputusan tanpa dasar ilmiah, seorang presiden yang menunjuk orang-orang yang tidak kompeten, dan seorang presiden yang tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahannya sendiri, sehingga pada akhirnya, ia bukan hanya menjadi aib bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi aib bagi seluruh bangsa, karena ketika dunia menilai Indonesia, mereka tidak lagi menilai kita sebagai bangsa yang kaya budaya dan sumber daya, tetapi mereka menilai kita sebagai bangsa yang memiliki pemimpin yang tidak pantas untuk memimpin, yang membuat kita menjadi bahan ejekan, yang membuat kita kehilangan rasa hormat di mata tetangga kita, dan yang membuat kita kehilangan kesempatan untuk menjadi bangsa yang benar-benar besar. Ketidakmampuannya untuk mengelola krisis, ketidakmampuannya untuk berbicara jujur, ketidakmampuannya untuk menjadi rendah hati, dan ketidakmampuannya untuk mendengar, semuanya adalah bukti bahwa ia tidak hanya tidak kompeten, tetapi juga tidak layak, dan setiap hari ia masih duduk di kursi presiden, setiap hari itu adalah hari di mana Indonesia sedang dipermalukan, setiap hari itu adalah hari di mana kita semua, sebagai rakyat, harus menanggung beban malu yang seharusnya ia tanggung sendiri, tetapi ia tidak pernah merasa malu, karena urat malunya sudah mati, dan yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang duduk di atas takhta dengan mahkota yang ia kenakan di atas kepalanya, tetapi ia tidak bisa melihat bahwa mahkota itu telah berlubang, dan di bawah lubang itu, ia terlihat kosong, hampa, dan tidak berarti bagi siapa pun kecuali bagi dirinya sendiri dan kelompok-kelompok kecil yang masih setia kepadanya karena kepentingan uang, bukan karena kepentingan bangsa. Dan inilah aib paling menggeramkan: bahwa kita semua, yang tahu ini semua, masih belum bisa berbuat banyak, karena sistem yang ia bangun, dengan dukungan militer, kepolisian, dan lembaga peradilan yang sudah ia kendalikan, membuat kita semua seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak bisa kita bangun, dan satu-satunya cara untuk membangunkan diri kita adalah dengan terus berbicara, terus menulis, terus menganalisa, dan terus mengingatkan, meskipun suara kita mungkin tidak didengar olehnya, setidaknya suara ini akan menjadi saksi bagi sejarah, bahwa pada satu masa, Indonesia pernah dipimpin oleh seseorang yang seharusnya tidak pernah memimpin, dan bahwa ada orang-orang yang menolak untuk diam, yang menolak untuk menerima bahwa ini adalah takdir, karena takdir yang sebenarnya adalah kita, rakyat, yang menciptakan pemimpin, dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan terus menciptakan aib-aib baru yang akan menempatkan nama Indonesia di dalam daftar negara-negara yang gagal, bukan karena kekayaan alamnya, tetapi karena kebodohan kolektif kita yang membiarkan orang seperti itu duduk di puncak tanpa henti untuk dikritik, tanpa henti untuk dievaluasi, dan pada akhirnya, tanpa henti untuk diratapi.