Pada tahun 2024, mereka saling membutuhkan Prabowo membutuhkan mesin elektoral dan sumber daya politik Jokowi, Gibran membutuhkan posisi politik. Saat itu memang satu kubu yang sepenuhnya.

Tetapi memasuki November 2026, kebutuhan kedua belah pihak telah berubah arah. Prabowo sudah menjadi presiden, ia membutuhkan stabilitas dan kelanjutan kekuasaan, bukan lagi suara dari faksi Solo. Gibran membutuhkan Prabowo untuk melindungi posisinya, karena putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober telah menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, dan surat inilah yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Setelah fondasi hukum dicabut oleh Mahkamah Agung, Gibran sangat membutuhkan payung politik dari Prabowo.

Ada semacam kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan oleh retorika resmi mana pun: ketika fondasi hukum sebuah pemerintahan mulai retak, hal pertama yang muncul bukanlah perbaikan, melainkan sebuah kasus penyadapan yang tiba-tiba saja menjadi besar. Urutannya terlalu rapi, rapi hingga membuat orang curiga bahwa ini bukan kebetulan, melainkan sebuah pertukaran. Mahkamah Agung memutuskan pada 30 Oktober bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Hanya dalam hitungan hari, Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap presiden, dan pemerintah langsung menempelkan label "pengkhianatan" dan "makar" padanya. Perhatikan waktunya. Bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Tepat setelah fondasi hukum pencalonan Gibran diguncang oleh otoritas kehakiman tertinggi, krisis legitimasi segera berubah wajah menjadi krisis keamanan.

Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden memang tidak pernah berdiri di atas tanah yang kokoh. Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2023 mengeluarkan Putusan Nomor 90, menambahkan pengecualian "pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah" ke dalam persyaratan usia, sehingga Gibran yang saat itu baru berusia 36 tahun bisa lolos. Tetapi masalahnya tidak berhenti di situ. Komisi Pemilihan Umum kemudian merevisi PKPU, dan dalam proses amendemen tersebut, Pasal 18 ayat (3) diduga "diselundupkan" masuk—tanpa uji publik, tanpa pembahasan bersama DPR, dalam kondisi yang oleh Denny Indrayana digambarkan sebagai "tanpa proses transparan, partisipatif, dan akuntabel". Sederhananya, aturan diubah agar sesuai dengan satu orang, bukan satu orang menyesuaikan diri dengan aturan. Pada 14 Oktober 2026, Denny bersama beberapa organisasi melaporkan KPU ke DKPP, menuduh empat pelanggaran etika: menyelundupkan pasal, tidak memverifikasi dokumen pendidikan Gibran secara profesional, menghalangi pengawasan Bawaslu, serta melanggar asas penyelenggaraan pemilu. DKPP menerima lima pengaduan, dua di antaranya dinyatakan memenuhi syarat materiil dan siap memasuki persidangan. Artinya, penyelenggara pemilu itu sendiri sedang diperiksa apakah telah melanggar aturan.

Kemudian, Mahkamah Agung memberikan pukulan telak. Pada 30 Oktober 2026, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan memerintahkan surat tersebut ditarik serta dimusnahkan. Surat inilah yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Pakar hukum tata negara Ahmad Yani menyebut pembatalan ini bersifat ex tunc—berlaku sejak awal diterbitkan, seolah surat itu tidak pernah ada. Ia merujuk pada Pasal 169 huruf r jo. Pasal 227 huruf l UU Pemilu, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki bukti kelulusan minimal SMA atau sederajat. "Ketika syarat yang menjadi prasyarat pencalonan dinyatakan tidak pernah terpenuhi secara sah, pemegang jabatan berada dalam keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden," tegasnya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Oktober juga telah menyatakan tidak menemukan ijazah, sertifikat, atau diploma fisik yang membuktikan Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri—yang ada hanyalah certificate of attendance, yang secara hukum bukan bukti kelulusan. Dua lembaga peradilan tertinggi, dengan cara masing-masing, mengatakan hal yang sama: fondasi dokumen pencalonan ini bermasalah.

Sekarang, gabungkan kedua hal ini. DKPP sedang memeriksa apakah KPU melanggar etika dalam meloloskan Gibran. Mahkamah Agung telah membatalkan dokumen yang menjadi dasar pencalonan Gibran. Jika DKPP nantinya memutuskan KPU bersalah, maka yang runtuh bukan hanya pencalonan Gibran, melainkan legitimasi seluruh hasil pemilu 2024. Karena jika calon wakil presiden tidak memenuhi syarat, maka presiden yang terpilih bersamanya juga akan terkena dampaknya. Ini bukan lagi perdebatan opini publik, melainkan proses hukum dan konstitusional yang sedang berlangsung. Ketua Fraksi PAN di MPR Syarifuddin Sudding langsung menyatakan bahwa Gibran "tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden", dan mendesak agar ia mengundurkan diri secara sukarela. Jika tidak, DPR akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai pintu masuk pemakzulan, melibatkan DPR, MK, dan MPR. Hasto Kristiyanto dari PDIP bahkan lebih langsung, "Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata tidak dipenuhi."

Dan tepat pada saat ini, kasus penyadapan meledak. Pada 3 November, Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka, tuduhannya adalah memasuki sistem penyadapan Polri tanpa prosedur yang benar dan menghapus sejumlah rekaman. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindakan tersebut "setara dengan pengkhianatan" dan "membahayakan keselamatan kepemimpinan negara". Kepala BIN melangkah lebih jauh, menyebutnya "mengarah pada makar". Perhatikan retorikanya, bukan "pelanggaran prosedur", bukan "penyalahgunaan wewenang", melainkan langsung "pengkhianatan" dan "makar". Ini adalah bahasa yang digunakan ketika seseorang ingin mengubah perhatian publik dari pertanyaan hukum menjadi ketakutan akan keamanan. Laporan NHK mengutip pejabat pemerintah yang mengatakan penyidik "belum memastikan motif apa pun". Motif belum jelas, tetapi label sudah ditempelkan. Dalam politik, kadang-kadang bukan "apa yang terjadi" yang paling penting, melainkan "kapan hal itu terjadi" dan "bagaimana hal itu dikatakan".

Mari kita lihat lebih jauh. Ketika Hasto dimintai komentar tentang kasus penyadapan ini, jawabannya sangat menarik,ia mengatakan bahwa meningkatnya tekanan publik, "termasuk mencuatnya isu penyadapan", justru telah memperbesar perhatian terhadap masalah legitimasi Gibran. Ia bahkan menyebut bahwa PDIP sedang berdialog dengan berbagai fraksi di DPR, dan "dengan adanya kasus penyadapan serta tekanan publik yang semakin kuat, kami yakin suara-suara yang terkonsolidasi ini akan didengar oleh seluruh fraksi di DPR". Artinya, oposisi tidak membeli narasi "penyadapan sama dengan makar". Mereka melihat bahwa kasus penyadapan ini justru telah membuka ruang untuk mendorong proses politik terkait legitimasi Gibran.

Jadi apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jawaban yang paling telanjang adalah rezim sedang menggunakan krisis keamanan untuk menutupi krisis legitimasi. Ketika Mahkamah Agung membatalkan dokumen pencalonan Gibran, dan DKPP mungkin akan memutuskan KPU melanggar etika, fondasi hukum pemerintahan mulai retak. Dalam situasi seperti ini, cara paling primitif dan efektif adalah menciptakan musuh yang lebih besar—penyadap, pengkhianat, makar—sehingga publik berhenti bertanya "apakah pencalonan kalian sah", dan mulai bertanya "siapa yang mengancam presiden kita". Ini adalah taktik pengalihan perhatian yang sudah usang tetapi selalu ampuh. Masalahnya adalah, taktik ini hanya bisa menyembunyikan masalah untuk sementara waktu, tidak bisa menyelesaikannya. Putusan MA sudah ada di sana, pengaduan DKPP sudah ada di sana, lima pengaduan, dua di antaranya siap memasuki persidangan. Waktu penyadapan mungkin bisa menunda perhatian publik selama beberapa minggu, tetapi tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Agung, juga tidak bisa membuat pengaduan DKPP hilang.

Dan yang lebih menarik lagi adalah, orang yang disadap adalah Prabowo sendiri, tetapi yang dituduh sebagai dalang adalah orang yang baru sebulan lalu diangkatnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ini menunjukkan bahwa keretakan di pusat kekuasaan sudah mencapai tingkat yang sangat dalam. Listyo Sigit adalah orang yang diangkat sendiri oleh Prabowo, dan dalam sebulan berubah dari orang kepercayaan menjadi "pengkhianat". Apakah ini semacam pembersihan? Atau semacam pertempuran balas dendam di dalam kekuasaan? Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi yang pasti adalah: ketika sebuah pemerintahan mulai menggunakan label "makar" untuk menghadapi masalah internalnya sendiri, itu berarti fondasinya sudah tidak stabil.

Kembali ke pertanyaan awalmu apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia saat ini. Jawaban yang paling jujur adalah.Indonesia sedang mengalami sebuah pemerintahan yang telah menggunakan cara paling ekstrem untuk mempertahankan legitimasinya sendiri. Pencalonan Gibran adalah retakan pertama, putusan MA adalah palu godam kedua, pengaduan DKPP adalah palu godam ketiga. Kasus penyadapan bukanlah penyebab, melainkan konsekuensi—konsekuensi dari sebuah pemerintahan yang menyadari bahwa fondasi hukumnya tidak kokoh, sehingga harus menciptakan krisis keamanan untuk mengalihkan perhatian. Tetapi pengalihan perhatian tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Putusan MA tetap ada di sana. Pengaduan DKPP tetap ada di sana. Lima pengaduan, dua di antaranya siap memasuki persidangan, tetap ada di sana. Waktu akan terus berjalan, dan semakin lama ditunda, semakin sulit untuk menutupinya.

Yang paling perlu diwaspadai adalah ketika sebuah rezim mulai menggunakan "keamanan nasional" untuk menutupi "legitimasi hukum", biasanya itu berarti mereka sudah tidak memiliki cara yang lebih baik. Dan ketika sebuah pemerintahan mulai menyebut kritik sebagai "pengkhianatan", biasanya itu berarti mereka sudah tidak ingin mendengar pertanyaan apa pun lagi. Indonesia saat ini sedang berada di tepi jurang tersebut. Di bawahnya bukanlah kehancuran, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya: sebuah pemerintahan yang masih beroperasi, tetapi sudah tidak lagi percaya pada aturan yang mengangkatnya berkuasa.

Ya. Jika Anda bertanya apakah ini sebuah "skenario", jawaban langsungnya adalah dari segi hasil akhir dan waktu kejadian, ini memang sangat mirip dengan sebuah operasi yang telah dirancang dengan matang. Namun "skenario" yang dibicarakan publik saat ini memiliki dua lapisan yang sama sekali berbeda satu lapisan adalah apakah penyadapan itu sendiri adalah jebakan, lapisan lainnya adalah apakah "makar" adalah topi yang sengaja dipakaikan. Apakah "Makar" Itu Topi yang Sengaja Dipakaikan?

Ini adalah bagian yang paling perlu diwaspadai.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan "setara dengan pengkhianatan" dan "mengarah pada makar"; Kepala BIN Herindra mengatakan "ilegal, dan mengarah pada tindakan makar". Tetapi ketika Herindra ditanya siapa dalang di baliknya, ia bungkam, hanya mengatakan "ada yang harus saya laporkan kepada Presiden". Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra awalnya mengatakan tidak ada indikasi makar, tetapi keesokan harinya mengubah pernyataannya menjadi "ada indikasi", sambil mengakui bahwa penyidik baru memiliki bukti yang cukup untuk tindak pidana penyadapan, motifnya masih didalami.

Mantan Wakil Kepala Polri Oegroseno berbicara lebih langsung: "Analisis saya, pasti ada aktor intelektual yang lebih tinggi dari Jenderal Listyo Sigit, ini yang sekarang perlu dibuktikan oleh Kapolri." Ia bahkan tidak mau menyebut nama, hanya mengatakan "yang lebih tinggi darinya".

Sementara tuduhan hukum yang sebenarnya dihadapkan kepada empat jenderal tersebut adalah Pasal 258 KUHP (penyadapan ilegal, ancaman hukuman maksimal 10 tahun), Pasal 332 (akses ilegal), dan Pasal UU ITE, tidak ada satu pun yang merupakan pasal makar. Menggunakan retorika politik "makar" untuk mendahului hukum, sambil membiarkan pasal hukum yang sebenarnya tetap pada "penyadapan", inilah yang disebut membesarkan bahaya, tetapi tidak mau mengambil tanggung jawab hukum.

Jadi, Siapa yang Menjalankan "Skenario" Ini?