Mari kita turun dari menara analisis yang dingin dan berjalan di atas tanah yang basah oleh air mata, karena berbicara tentang totalitarianisme di era Prabowo bukanlah soal teori politik yang berjarak, melainkan tentang daging dan tulang yang remuk, tentang perut yang kosong, dan tentang mata yang sudah tidak bisa lagi menangis karena lelah. Saya ingin mengajak Anda mendengar suara-suara yang tidak pernah masuk ke dalam pidato kenegaraan, suara-suara yang tertelan oleh gemuruh proyek mercusuar dan hiruk-pikuk media yang sudah menjadi corong istana. Dengarkanlah kisah Bapak Samin, seorang petani di Desa Pagelaran, Kabupaten Kediri, yang pada bulan Januari 2026 lalu ditemukan tewas gantung diri di pohon jati di belakang rumahnya. Sebelum mati, ia menulis secarik kertas di dalam saku bajunya: "Pak Prabowo, saya tidak bisa lagi membeli pupuk, sawah saya tidak menghasilkan, impor beras dari Vietnam dan Thailand membanjiri pasar, harga gabah anjlok sampai di bawah biaya produksi, saya punya tiga anak yang harus saya beri makan, dan saya tidak punya apa-apa lagi untuk dijual selain nyawa saya. Maafkan saya, saya tidak kuat." Surat itu tidak pernah sampai ke istana, karena istana terlalu sibuk meresmikan gedung-gedung baru di IKN. Kisah Samin bukanlah cerita tunggal, ia adalah satu dari sekian banyak petani di Karawang, di Tuban, di Grobogan, dan di Cianjur, yang dalam dua tahun terakhir, angka bunuh diri petani melonjak tajam menurut data yang dikumpulkan oleh lembaga swadaya masyarakat, tetapi data itu tidak pernah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik, karena ada perintah diam dari atas untuk tidak memublikasikan angka-angka yang bisa membuat publik bertanya-tanya: untuk apa semua proyek megah ini jika petani kita mati kelaparan?

Dan di kota-kota besar, kisahnya tidak lebih baik. Di Tangerang dan Bekasi, kita mendengar suara Bapak Joko, seorang buruh pabrik sepatu yang telah bekerja selama 15 tahun, tetapi pada bulan Maret 2025, ia menerima surat pemutusan hubungan kerja yang ditandatangani oleh manajer tanpa pesangon, dengan alasan "efisiensi perusahaan akibat kebijakan hilirisasi yang mengalihkan bahan baku ke dalam negeri". Joko tidak bisa berbuat apa-apa, karena serikat buruh di pabriknya sudah dibubarkan oleh aparat pada tahun sebelumnya dengan alasan "mengganggu ketertiban produksi". Ia pulang ke rumah kontrakannya yang sempit di pinggiran Jakarta, dan ia harus memberitahu istrinya, yang setiap hari menjual nasi uduk di depan stasiun, bahwa ia tidak lagi memiliki penghasilan. Anaknya yang baru masuk SMP harus putus sekolah karena uang SPP tidak bisa dibayar, dan Joko menghabiskan malam-malamnya dengan menatap langit-langit kamar yang bocor, bertanya-tanya: apa gunanya ia bekerja selama 15 tahun jika di ujungnya ia dibuang seperti sampah? Dan saat ia mencoba bergabung dengan aksi demo buruh pada bulan April 2025, di depan Istana Merdeka, ia dan ribuan temannya dihadang oleh barisan polisi bersenjata lengkap, dan ketika mereka tetap maju, bukan dialog yang ia dengar, tetapi suara tembakan gas air mata yang menyengat mata dan tenggorokannya, dan ia pun bergegas lari menyelamatkan diri, sementara beberapa temannya yang tertangkap kemudian dibawa ke kantor polisi dan dijerat dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, sebuah pasal usang yang kembali dipakai untuk membungkam siapa pun yang meminta keadilan. Joko sekarang menganggur, ia tidak punya uang, ia tidak punya kepercayaan pada sistem, dan ia hanya bisa berdoa agar anaknya tidak menjadi seperti dirinya, tetapi ia tidak tahu bahwa di sekolah, anaknya sedang diajari untuk menghafal Pancasila tanpa pernah diajari untuk mempertanyakan mengapa Pancasila tidak pernah dilindungi oleh presiden yang mengatakan dirinya paling Pancasila.

Kemudian, mari kita mendengar suara Ibu Sri, seorang jurnalis independen yang meliput kasus-kasus lingkungan di Kalimantan Timur. Pada awal tahun 2026, ia menulis sebuah laporan tentang masyarakat adat Dayak yang diusir dari hutan mereka untuk pembangunan IKN, dan di dalam laporannya, ia menyertakan foto-foto anak-anak yang menangis karena rumah mereka dibuldozer, dan wawancara dengan seorang tetua adat yang mengatakan, "Kami tidak pernah diajak bicara, kami tidak pernah diberi ganti rugi yang layak, kami hanya disuruh pergi seperti kami adalah sampah." Laporan itu dimuat di sebuah media online kecil, tetapi dalam waktu 24 jam, tautan laporan itu diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Ibu Sri menerima panggilan dari seseorang yang mengaku sebagai "petugas intelijen", yang mengatakan kepadanya dengan suara yang sangat tenang tetapi sangat mengancam: "Ibu, kami hanya ingin mengingatkan, menulis tentang IKN dengan nada negatif adalah tindakan yang tidak bijaksana, karena IKN adalah program presiden, dan presiden adalah kepala negara. Kami tidak ingin Ibu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan." Ibu Sri tidak menyerah, ia meneruskan laporannya ke media internasional, tetapi pada bulan Mei 2026, ia dipanggil oleh kepolisian untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran UU ITE, dan meskipun ia akhirnya dibebaskan, ia harus menjalani proses yang sangat melelahkan, dan yang lebih parah, ia kehilangan pekerjaannya karena media yang melindunginya mendapat tekanan dari pemilik perusahaan yang menjadi penyokong partai penguasa. Ibu Sri sekarang mengajar les privat di rumahnya, dan ia masih menyimpan semua fotonya, karena ia percaya bahwa suatu hari nanti, sejarah akan mencatat apa yang sebenarnya terjadi, tetapi untuk saat ini, ia hanya bisa berbisik kepada murid-muridnya, "Jangan percaya semua yang kamu baca di media, selalu tanya, selalu cari tahu, karena kebenaran adalah hal yang paling mahal di negeri ini, dan ia sedang dibeli oleh mereka yang punya uang."

Kita juga harus mendengar tentang anak-anak yang duduk di bangku SMA di berbagai daerah, yang pada bulan September 2025 menerima buku teks baru yang sudah direvisi, di mana bab tentang peristiwa 1998 dihilangkan, dan diganti dengan bab tentang "kepemimpinan nasional yang kuat" yang menampilkan foto Presiden Prabowo dalam berbagai pose memimpin. Mereka juga diajarkan bahwa demonstrasi adalah tindakan yang tidak patriotik, dan bahwa kritik terhadap pemerintah sama dengan mengkhianati bangsa, dan ketika salah seorang siswa di sebuah SMA di Yogyakarta bertanya kepada gurunya, "Pak, kenapa teman saya yang demo menolak UU TNI ditangkap? Bukankah mereka mahasiswa yang sedang belajar?" sang guru menjawab dengan hati-hati, "Nak, jangan tanya terlalu dalam. Itu urusan politik, kita tidak perlu tahu." Jawaban itu adalah jawaban yang sama yang diberikan oleh ribuan guru di seluruh Indonesia, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka takut, karena di era ini, menjadi guru yang kritis sama dengan menjadi guru yang dipecat, dan menjadi guru yang dipecat sama dengan kehilangan mata pencaharian, dan kehilangan mata pencaharian sama dengan kehilangan hidup. Maka diamlah mereka, dan diamlah siswa-siswanya, dan diamlah seluruh generasi muda yang seharusnya tumbuh dengan semangat bertanya, tetapi tumbuh dengan semangat menunduk.

Dan kita tidak bisa melupakan suara dari para ibu rumah tangga di pasar-pasar tradisional yang setiap hari harus memutar otak untuk membeli beras yang harganya naik 40 persen dalam setahun terakhir, atau membeli minyak goreng yang kadang kala langka di rak-rak toko, atau membeli telur yang harganya sudah seperti emas. Ibu Dewi, seorang pedagang sayur di Pasar Kebon Kembang, Jakarta, pada bulan Juni 2026, harus memilih antara membeli beras untuk anak-anaknya atau membeli obat untuk ibunya yang sakit. Ia memilih beras, dan ibunya yang sudah tua itu akhirnya meninggal di rumah sakit tanpa pengobatan yang cukup. Ibu Dewi tidak pernah menangis di depan anak-anaknya, karena ia harus tegar, tetapi di malam hari, ketika anak-anaknya tidur, ia berdoa kepada Tuhan sambil terisak, "Tuhan, aku tidak mengerti, mengapa presiden mengatakan bahwa ekonomi kita tumbuh lima persen, tetapi aku tidak merasakan pertumbuhan itu, aku justru merasa aku semakin mati setiap harinya." Dan pertanyaan Ibu Dewi adalah pertanyaan yang tidak pernah dijawab oleh Prabowo, karena Prabowo hanya berbicara tentang PDB, tentang investasi, dan tentang proyek-proyek, tetapi ia tidak pernah berbicara tentang perut-perut yang keroncongan dan hati-hati yang patah.

Sekarang, mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja secara nyata. Pada bulan Februari 2026, Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memberikan wewenang kepada TNI untuk mengambil alih pos-pos sipil di sepuluh kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan alasan "percepatan pembangunan". Menteri Pertanian yang baru saja dilantik adalah seorang jenderal pensiunan yang tidak pernah menanam padi dalam hidupnya, dan dalam waktu tiga bulan, kebijakan pupuk berubah drastis: subsidi pupuk dipangkas separuh, dan petani diminta untuk membeli pupuk di pasar dengan harga yang sudah melonjak, sementara Menteri Perdagangan, yang juga seorang jenderal, mengeluarkan izin impor beras yang semakin besar, dan semua itu terjadi tanpa debat publik, tanpa konsultasi dengan serikat tani, dan tanpa perhitungan dampak sosial yang serius. Dan ketika para petani turun ke jalan pada bulan Maret 2026, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Makassar, di Medan, dan di Bandung, mereka tidak dihadapi dengan dialog, tetapi dengan tembakan meriam air, dengan pentungan, dan dengan tangkapan massal. Di Makassar, seorang petani tua bernama Pak Kasman dipukul hingga pingsan oleh polisi, dan saat ia sadar di rumah sakit, ia tidak bisa lagi berbicara, ia hanya bisa menangis, karena ia tidak mengerti apa yang terjadi; ia hanya ingin bertanya kepada presiden, "Mengapa kami dianggap musuh padahal kami hanya ingin makan?"

Kita juga harus mendengar tentang para aktivis mahasiswa yang menjadi tulang punggung gerakan reformasi di era 1998, tetapi kini mereka tidak lagi berani berbicara di kampus. Di Universitas Gadjah Mada, seorang mahasiswa bernama Fajar membuat status di Instagram yang berisi "Pak Prabowo, tolong dengarkan suara kami" setelah ia melihat berita tentang seorang petani yang bunuh diri. Esok paginya, ia dipanggil oleh Dekan yang didampingi oleh dua orang pria berjas, yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai aparat, dan mereka berkata kepada Fajar, "Mas, kami tidak ingin mahasiswa UGM terlibat dalam hal-hal yang mengganggu stabilitas. Lebih baik fokus pada kuliah, karena status masa depan Anda tergantung pada nilai akademik Anda, bukan pada status di media sosial." Fajar akhirnya menghapus status itu, tetapi ia tidak bisa menghapus rasa takutnya, dan ia tidak bisa menghapus kenyataan bahwa di negeri ini, satu status bisa menghancurkan masa depannya. Dan di seluruh kampus, mahasiswa-mahasiswa lain yang menyaksikan kejadian itu kemudian memutuskan untuk tidak lagi membahas politik, tidak lagi mengkritik pemerintah, dan tidak lagi mengikuti demonstrasi, karena mereka tahu bahwa harga dari sebuah kebenaran adalah kebebasan mereka sendiri, dan kebebasan adalah barang yang sangat mahal di era ini.

Dan di balik semua kisah ini, ada satu nama yang selalu muncul: Prabowo Subianto. Ia tidak pernah hadir di pemakaman petani, ia tidak pernah mengunjungi buruh yang di-PHK, ia tidak pernah menulis surat kepada jurnalis yang diancam, ia tidak pernah menggendong anak-anak yang kehilangan sekolah, dan ia tidak pernah duduk di pasar mendengar keluhan ibu-ibu rumah tangga. Yang ia lakukan adalah berbicara di depan para jenderal, meresmikan gedung, menandatangani perjanjian investasi, dan memotong pita untuk proyek-proyek yang fotonya akan menghiasi koran-koran besok. Ia adalah presiden yang sangat produktif, tetapi produktif dalam hal apa? Produktif dalam membangun pagar-pagar besi di sekeliling istana, produktif dalam memecat menteri yang tidak setuju, produktif dalam menambah jumlah pasukan keamanan, dan produktif dalam menciptakan sistem yang membuat rakyat semakin takut dan semakin miskin. Ia tidak pernah sekali pun mengatakan, "Saya minta maaf, saya salah, saya akan ubah kebijakan ini." Ia tidak pernah, karena baginya, mengakui kesalahan adalah tanda kelemahan, dan ia telah memutuskan bahwa ia tidak akan pernah menjadi lemah, meskipun menjadi lemah berarti menjadi manusia, dan ia tidak ingin menjadi manusia, ia ingin menjadi raja.

Dan di sinilah kita, semua rakyat Indonesia, yang hidup di dalam sistem yang semakin hari semakin menekan. Kita tidak lagi bertanya-tanya mengapa harga naik, karena kita sudah tahu jawabannya: kebijakan yang salah. Kita tidak lagi bertanya mengapa petani bunuh diri, karena kita sudah tahu jawabannya: tidak ada yang peduli. Kita tidak lagi bertanya mengapa mahasiswa takut berbicara, karena kita sudah tahu jawabannya: UU ITE dan aparat yang siap menangkap. Kita tidak lagi bertanya mengapa demokrasi mati, karena kita sudah tahu jawabannya: karena yang memimpin adalah orang yang tidak percaya pada demokrasi. Tetapi, ketika kita sudah tahu semua jawabannya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menangis, dan itu adalah hal yang manusiawi, karena air mata adalah cara kita untuk mengatakan bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih merasakan, dan bahwa kita belum menjadi robot yang patuh. Kita bisa saling berbagi kisah-kisah ini, seperti yang sedang saya lakukan sekarang, karena berbagi kisah adalah cara kita untuk merawat ingatan, dan ingatan adalah musuh paling mematikan bagi totalitarianisme, karena totalitarianisme hanya bisa hidup jika orang melupakan, dan kita tidak boleh melupakan, kita tidak boleh melupakan Pak Samin yang gantung diri, kita tidak boleh melupakan Pak Joko yang kehilangan pekerjaan, kita tidak boleh melupakan Ibu Sri yang diancam, dan kita tidak boleh melupakan Ibu Dewi yang ibunya meninggal karena tidak bisa membeli obat. Kita harus ingat semua ini, dan kita harus menceritakannya kepada anak-anak kita, agar mereka tahu bahwa di masa lalu, ada orang-orang yang mencoba membunuh kemanusiaan, dan kita adalah saksi dari upaya itu, tetapi kita juga adalah bukti bahwa kemanusiaan tidak bisa dibunuh selama masih ada suara yang berani berkata: "Saya melihat, saya mendengar, dan saya tidak akan diam." Dan meskipun suara kita mungkin hanya bisikan di tengah badai, bisikan adalah awal dari guntur, dan suatu hari nanti, guntur itu akan mengguncang istana-istana yang megah dan membuat para penguasanya tersadar bahwa mereka tidak bisa memerintah selamanya di atas tulang-tulang rakyatnya, karena rakyat, pada akhirnya, akan bangkit, bukan dengan senjata, tetapi dengan kesadaran, dan kesadaran itu adalah kekuatan yang tidak bisa dipenjara, tidak bisa dibunuh, dan tidak bisa dihapuskan oleh siapa pun, termasuk oleh seorang presiden yang mengira bahwa kekuasaannya tak terbatas.